Dugaan pembalakan liar terjadi di Kawasan Desa Pongkar. (Foto : ricky/ Lendoot.com)

Karimun, Lendoot.com – Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepri selidiki dugaan pembalakan liar atau pembalakan liar di kawasan Hutan wilayah Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Senin (11/7/2022).

Penyelidikan itu berdasarkan rekaman amatir video seorang warga yang mengabadikan aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Desa Pongkar tersebut.

Kepala KPHP Unit 1 Karimun Muhammad Zein mengatakan, pihaknya telah turun kelapangan terkait informasi pembalakan liar yang terjadi dali kawasan hutan Desa Pongkar.

“Hari ini kami turun berdasarkan informasi yang telah kami terima. Disini, memang kami temukan dugaan adanya bekas- bekas pembalakan liar,” kata Zein, Senin (11/7/2022).

Zein mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara bahwa lokasi ditemukan aktivitas pembalakan liar tidak berada di Hutan Lindung, melainkan Zona Putih atau area peruntukan lainnya.

“Jadi ini bukan hutan lindung, akan tetapi penebangan dilakukan oleh oknum ini tetap salah karena tidak memiliki izin. Ini zona putih, dimana peruntukannya bisa dibuat untuk lokasi apa saja atas izin Pemerintah Daerah dalam ini Bupati Karimun,” kata Zein.

Zein mengatakan, terkait aktivitas yang terjadi di kawasan hutan Desa Pongkar, pihaknya sama sekali tidak ada menerima perizinan.

“Tidak ada laporan sama sekali,” katanya.

Ia mengatakan, terkait aktivitas pembalakan liar ini, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Polsek Tebing untuk penanganan lebih lanjut.

“Apabila nanti, ditemukan adanya aktivitas pembalakan liar kita akan serahkan kepada polisi,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Tebing AKP Brasta Pratama Putra mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pembalakan liar tersebut. Rencananya, pihaknya akan turun memeriksanya.

“Iya, kami sedang melakukan pemeriksaan terkait hal itu,” katanya.

Brasta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan secara sembarangan, karena hal itu melanggar hukum dan dapat dipidana.

“Hati-hati dalam melakukan penebangan hutan, ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar,” katanya. (rko)