TEMBILAHAN — Persoalan harga dan tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam Konsolidasi Perjuangan Rakyat yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026).
Mengangkat tema “Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa”, forum tersebut mempertemukan petani, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil untuk merumuskan langkah bersama dalam memperjuangkan nasib petani kelapa.
Kegiatan dipandu Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Inhil, Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Forum menghadirkan Bupati Inhil H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil Zainudin Kasim, serta Ketua BPC HIPMI Inhil Ardiansyah Julor sebagai narasumber.
Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat Inhil, Zainudin Kasim, menilai langkah paling mendesak adalah menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Niaga Kelapa yang telah dimiliki daerah.
“Meminta solusi jangka pendek kepada Bupati dan DPRD untuk segera melaksanakan perda tentang tata niaga kelapa, perda tahun 2018,” kata Zainudin dalam forum tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertemukan petani dan pelaku usaha untuk menetapkan acuan harga. Dalam jangka panjang, petani juga perlu didorong masuk ke sektor hilirisasi melalui penguatan koperasi.
Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Inhil Ardiansyah Julor menegaskan bahwa persoalan kelapa tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan daerah.
“Persoalan kelapa ini bukan persoalan daerah, tetapi dia adalah persoalan nasional, tidak bisa hanya pemerintah daerah yang dipersalahkan,” ujar Ardiansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data produksi, jumlah petani, serta kondisi perkebunan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat.
Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna turut menyoroti lemahnya posisi tawar petani akibat panjangnya rantai tata niaga kelapa.
“Perkelapaan kita, tata niaganya terlalu panjang,” kata Iwan.
Ia mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mengambil peran sebagai penghubung antara petani dan industri. Langkah tersebut dinilai dapat memperpendek rantai perdagangan sekaligus membuka peluang hilirisasi kelapa di tingkat masyarakat.
Bupati Inhil H. Herman mengatakan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan kelapa. Menurutnya, persoalan tersebut juga dihadapi daerah lain yang menjadi sentra penghasil kelapa sehingga membutuhkan perhatian yang lebih luas.
“Ini bukan hanya persoalan Kabupaten Inhil, tapi juga daerah lain yang menjadi penghasil kelapa,” ujar Herman.
Terkait usulan standarisasi harga, Herman mengatakan penentuannya harus melibatkan seluruh pihak.
“Yang menetapkan standarisasi harga itu tidak bisa hanya sepihak. Ada dua entitas, petani dan pengusaha. Penengahnya pemerintah,” katanya.
Tekanan harga juga disampaikan langsung oleh perwakilan petani. Rosen dari Desa Sungai Buluh menyebut harga kelapa di wilayahnya berada di kisaran Rp1.700 per kilogram.
“Petani menjerit hari ini,” ujarnya. Ia juga meminta petani di desa lebih dilibatkan dalam organisasi agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Forum turut menekankan pentingnya strategi yang lebih terukur agar perjuangan petani tidak berhenti pada diskusi. Ketua KPU Inhil menilai diperlukan road map atau peta jalan yang memuat strategi, data, dan riset sebagai dasar perjuangan.
“Perlu ada Road Map atau peta jalan, kita harus mengkonsolidasi strategi, data, riset berbagai variabel perlu dilaksanakan,” katanya.
Di penghujung forum, Bupati Inhil menyatakan kesiapan pemerintah daerah menjalankan Perda Tata Niaga Kelapa serta mendorong adanya sistem informasi agar petani dapat mengetahui perkembangan harga.
“Siap melaksanakan Perda agar ada kesepakatan untuk penentuan acuan harga kelapa sesuai dengan Perda tata niaga,” ujar Herman.
Konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai elemen di Inhil dalam memperjuangkan tata niaga kelapa yang lebih adil. Aspirasi petani selanjutnya diarahkan untuk dirumuskan melalui strategi, data, dan riset yang lebih kuat sebelum dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Catatan: Kutipan narasumber dalam berita ini disusun berdasarkan catatan/notulen Forum Konsolidasi Perjuangan Rakyat Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir.(Mhd)