NATUNA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah terdepan Indonesia juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara.
Hal itu disampaikan Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian MPR terhadap kondisi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.
Muzani mengatakan, Natuna memiliki posisi strategis karena berada di wilayah perbatasan dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan perhatian yang seimbang terhadap kehidupan masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” ujar Muzani dalam konferensi pers.
Dalam kunjungannya, Muzani bersama rombongan juga berdialog dengan Bupati Natuna dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Natuna.
Dari pertemuan tersebut, sejumlah persoalan masyarakat disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti ke tingkat pemerintah pusat.Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketersediaan LPG subsidi di Natuna.
Muzani menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih Natuna merupakan salah satu daerah penghasil gas yang memiliki kontribusi terhadap produksi energi nasional.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi pun didapatkan. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami,” katanya.
Ia menyatakan persoalan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat di daerah penghasil gas juga mendapatkan perhatian yang memadai.
Selain persoalan LPG, tingginya harga pangan di Natuna turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pangan di wilayah perbatasan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang disebut mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.
Menurutnya, kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian.
Muzani menyebut peningkatan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan perlu mendapat dukungan serius dari pemerintah pusat.
Hal itu sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap penguatan layanan kesehatan di wilayah-wilayah perbatasan, sehingga masyarakat tidak harus menghadapi keterbatasan layanan hanya karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Selain itu, kebutuhan masyarakat nelayan turut menjadi bagian dari pembahasan, khususnya terkait dukungan terhadap sarana transportasi dan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat di kawasan pesisir.
Muzani menyebut pembangunan sarana seperti pelabuhan, jembatan, hingga fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat nelayan di kampung-kampung pesisir.
“Sudah ada beberapa persoalan tadi disebutkan tentang pelayanan kesehatan yang seharusnya ditingkatkan. Kemudian harga pangan di sini relatif lebih mahal antara 20 sampai 30 persen dibandingkan dengan harga normal di tempat lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah tersebut akan menjadi catatan untuk diteruskan kepada instansi terkait di tingkat pemerintah pusat.
Bagi Muzani, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Natuna tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan perbatasan.
Sebab, masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia merupakan bagian penting dari keberadaan negara. Karena itu, kehadiran negara menurutnya harus dirasakan bukan hanya melalui aparat pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui pelayanan publik, akses kebutuhan dasar, infrastruktur, lapangan pekerjaan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Tugas kita semua, tugas kami adalah menjaga kedaulatan negara, termasuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk tetap loyal dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Dengan demikian, pembangunan Natuna tidak hanya diarahkan untuk memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan perbatasan, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan tersebut memperoleh kehidupan yang layak dan merasakan secara nyata kehadiran negara.
Kunjungan MPR RI ke Natuna pun menjadi ruang untuk membawa berbagai persoalan daerah perbatasan ke tingkat nasional, dengan harapan kebutuhan masyarakat dapat memperoleh tindak lanjut dari kementerian dan lembaga terkait. (Rap)