Karimun, Lendoot.com – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Moro mengeksekusi barang bukti berupa satu unit kapal ikan asing, yaitu satu unit Pemusnahan KM KG 95366 TS beserta perlengkapannya.
Eksekusi berupa pemusnahan barang bukti ini digelar, Kamis (8/12/2022) di Pulau Pengalap Kepri Coral Kecamatan Galang, Kota Batam.
Hadir tim Jaksa Eksekutor Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Firdaus didampingi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro Haryo Nugroho. Ada juga Kasi PB3R Kejari Karimun Dhani Ranti, Kasi Intel Kejari Karimun Rezi Darmawan dan Kasubsi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Cabjari Karimun di Moro Rio Simanungkalit.
Pemusnahan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Juli 2019 (relaas diterima pada tanggal 26 Oktober 2021) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 247/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 27 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Perikanan pada Negeri Tanjungpinang No. 11/PID.Sus-PRK/2018/PT Tpg tanggal 05 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) An. DAO MARA Jo Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro Nomor: Print- 30/L.10.12.9/Euh.3/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang amarnya memutuskan/ memerintahan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun Di Moro Haryo Nugroho menjelaskan proses penenggelaman kapal tersebut dilakukan dengan memasukan pasir dan batu menggunakan alat berat ke dalam lambung kapal, selanjutnya kapal diisi air lalu melubangi bagian lambung kapal hingga kapal tenggelam karena dinilai lebih efektif dan ramah lingkungan sehingga terumbu karang dan biota laut tetap terjaga.
Kepala Kejadi Karimun Firdaus Ikom mengucapkan terima kasihnya kepada para stakeholder, khususnya para penegak hukum yang turut serta dalam pemberantasan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karimun.
“Berhasilnya penanganan perkara tindak pidana umum perikanan ini tidak terlepas dari soliditas dan kerja sama yang baik diantara aparat penegak hukum,” ujarnya.
Kajari juga menjelaskan bahwa ini bentuk suatu ketegasan dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa yang berada di daerah Perairan atau Laut di Republik Indonesia kepada Kapal Asing yang melakukan Ilegal Fhising di wilayah perairan atau laut Indonesia.
Kegiatan juga turut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Kalas IA Tanjungpinang, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Kepala Pangkalan BAKAMLA Batam, Dirpolairud Polda Kepri, Danposal Pulau Abang, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Kepala KSOP Sekupang Batam, Kapolsek Galang, Kepala Syahbandar Perikanan Batam, Lurah Pulau Abang.
Eksekusi ini adalah bagian dari kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (*/msa)