Karimun, Lendoot.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun mulai melakukan pendataan terhadap Pegawai Non Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Pendataan itu menyusul kebijakan Menpan- RB terkait penghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski secara teknis, belum ada gambaran resmi terkait langkah pengalihan status Pegawai Non ASN itu, akan tetapi pendataan sudah mulai dilaksanakan.
“Sampai saat ini untuk petunjuk dari pusat terkait pengangkatan itu, memang belum ada, apakah Pegawai Non ASN ini diangkat langsung menjadi P3K atau melalui tahap seleksi. Saran dari pusat, kita agar melakukan pendataan secara menyeluruh lebih dulu,” kata Kepala BKPSDM Karimun Sudarmadi, Selasa (30/8/2022).
Ia menjelaskan, pendataan menyeluruh terhadap Pegawai Non ASN itu meliputi pegawai kontrak dan pegawai insentif yang dibiayai oleh APBD dan APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi ada kriterianya lagi, seperti telah bekerja minimal satu tahun terhitung sejak Desember tahun 2021. Pendataan dilakukan oleh OPD masing- masing yang kemudian dilanjutkan ke BKPSDM untuk diinput ke Aplikasi,” katanya.
Sudarmadi mengatakan, tujuan pendataan ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah seluruh Pegawai Non ASN yang ada di daerah. Setelah pendataan itu, BKPSDM selanjutnya menunggu petunjuk dari pusat untuk tahap berikutnya.
“Database kami sementara ini ada sekitar 4.000 pegawai non ASN. Jelasnya, kami saat ini masih menunggu petunjuk dari pusat terkait ini,” ujar Sudarmadi.
Seperti diketahui, rencana pemerintah pusat melakukan pengapusan tenaga honorer tahun depan mulai disampaikan ke publik. Untuk menentukan langkah lebih lanjut, Pemkab Karimun masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Pengahapusan tenaga honorer itu bersifat menyeluruh di semua OPD lingkup Pemkab Karimun.(rko)