Batam, Lendoot.com – Bendahara Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kepulauan Riau, Ririn Warsiti mengharapkan semua pemangku kepentingan untuk terus menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat secara masiv.
Kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat, menurut anggota Komisi IV DPRD Kepri ini, harus jadi faktor utama dalam hadirnya pemimpin yang berkualitas.
Ini diungkapkan usai menjadi salah satu pembicara dalam Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau dan Sosialisasi IDI Metode Baru tahun 2022, di Hotel Baverly, Jalan Raden Fatah, Lubukbaja, Batam, belum lama ini
“Baik itu pemimpin dengan keterwakilan di lembaga legislatif yakni DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun di DPR RI mampun pemimpin di eksekutif seperti bupati, walikota, gubernur maupun presiden,” ujarnya.
Sosialisasi ditaja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kepri ini diikuti oleh KPU, Bawaslu, Akademisi, Pengurus partai politik dan BEM beberapa universitas di Kepri.
Ririn sendiri didapuk menyampaikan materi Peran ‘Partai Politik dalam Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepri’.
Sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ririn mengatakan, dalam berbagai kesempatan pihaknya senantiasa melakukan edukasi politik kepada masyarakat.
“Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan,seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon saat Pemilu,” ujarnya.
Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.
Ririn pun dalam kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga yudisial, serta keselarasan kebijakan pemerintah dan kehendak publik dinilai bisa memperbaiki kualitas demokrasi.
Karena menurutnya, sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.
“Sejauh ini nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) fluktuatif dalam sebelas tahun terakhir. Skor IDI kita pada 2021 berada di 6,71 dan menempati posisi 52 dari 167 negara. Pada tahun sebelumnya Indonesia berada di rangking 64,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Kepri 2013-2017 ini.
Data ini menunjukan bahwa pemerintah perlu konsisten dalam melakukan kelarasan kehendak rakyat dan elemen pendukung demokrasi. Dan ini jadi pekerjaan rumah pemerintah. (ddh)