NATUNA – Pemangkasan anggaran pemerintah menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Natuna.
Di tengah kondisi tersebut, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap didorong agar masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Anggota DPRD Provinsi Kepri, Mustamin Bakri, menegaskan bahwa tugas anggota legislatif bukan hanya menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga memperjuangkannya melalui mekanisme yang berlaku. Namun, realisasi usulan tetap bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mustamin seusai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Natuna, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun saat reses disampaikan melalui laporan resmi DPRD untuk selanjutnya diinventarisasi dalam usulan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pada prinsipnya, usulan aspirasi dari reses itu tetap kita perjuangkan dan kita sampaikan melalui paripurna laporan reses kami. Kemudian diinventarisasi dalam usulan-usulan melalui OPD-OPD,” ujar Mustamin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa anggota DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri kebijakan anggaran. Keputusan mengenai alokasi anggaran berada pada pemerintah sesuai tingkat kewenangannya.
Untuk pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri, kebijakan anggaran berada pada gubernur. Sementara itu, untuk program yang menjadi kewenangan kabupaten, keputusan anggaran berada pada bupati.
“Kalau bicara terakomodasi atau tidak, itu tergantung anggaran pemerintah provinsi. Kita sebagai anggota DPRD, khususnya melalui reses, menyerap aspirasi, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan aspirasi,” katanya.
Mustamin mengakui, kondisi keuangan pemerintah saat ini perlu dipahami bersama, terutama karena adanya pemangkasan anggaran untuk mengakomodasi berbagai program pemerintah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendorong berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Karena itu, menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tetap diperlukan agar program pembangunan dapat menjangkau masyarakat.
Ia menilai, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, masyarakat daerah tetap perlu mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah yang dijalankan.
“Pada prinsipnya kita sama saja. Walaupun ada pemangkasan anggaran, program pemerintah pusat maupun daerah tetap harus menyentuh masyarakat. Harus ada keterlibatan anggaran dan keterlibatan masyarakat kita,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menempatkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu aspek penting yang perlu dikawal di tengah penyesuaian anggaran.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan usulan yang disampaikan tidak berhenti pada tahap pencatatan dan pembahasan, melainkan memiliki kejelasan tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan.
Memasuki usia ke-27 Kabupaten Natuna, Mustamin berharap rencana pembangunan yang disusun bersama pemerintah, wakil rakyat, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar harapan masyarakat dapat direalisasikan, meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.
Di sisi lain, kondisi tersebut juga menuntut penentuan prioritas yang tepat, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat tetap mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Bagi masyarakat Natuna, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari banyaknya usulan yang disampaikan atau program yang direncanakan, melainkan dari sejauh mana kebutuhan tersebut benar-benar diwujudkan dan manfaatnya dirasakan.
Dengan demikian, perjuangan aspirasi melalui reses perlu diikuti keterbukaan mengenai status usulan, prioritas yang ditetapkan, serta alasan suatu program dapat atau belum dapat diakomodasi dalam anggaran.
Momentum HUT ke-27 Natuna pun menjadi pengingat bahwa harapan pembangunan harus berjalan seiring dengan perencanaan yang realistis, pengawalan anggaran, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Rap)