NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam untuk mendorong keberlanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air, mulai dari pengamanan kawasan pesisir hingga peningkatan sarana irigasi dan ketersediaan air bagi masyarakat.
Upaya tersebut mengemuka dalam rapat sinkronisasi program dan kegiatan BWS Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 serta perencanaan periode Rencana Strategis (Renstra) 2027–2029 di Kabupaten Natuna. Senin (26/10/2026).
Dalam rangkaian kegiatan itu, juga dilaksanakan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa pembangunan jaringan irigasi air tanah di Kabupaten Natuna.
Kegiatan dipimpin langsung Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko Varianto.
Turut hadir Asisten I, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
Dari pihak BWS Sumatera IV Batam, hadir Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Balai, Ir. Nedy Hidayat, S.T., M.T., bersama jajaran terkait.
Dalam sambutannya, Cen Sui Lan menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sebelumnya ia lakukan ke BWS Sumatera IV.
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun komunikasi langsung dengan pemerintah pusat melalui instansi teknis, sekaligus menyampaikan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas Natuna.
“Kunjungan kerja ini adalah jawaban dari kedatangan saya ke BWS beberapa waktu lalu,” ujar Cen Sui Lan.
Ia mengapresiasi dukungan program yang telah diberikan BWS Sumatera IV untuk pembangunan di Kabupaten Natuna. Salah satu yang disinggung ialah penanganan Embung Sebayar, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur sumber daya air di daerah kepulauan tersebut.
Menurut Cen Sui Lan, dukungan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar pembangunan yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan kebutuhan infrastruktur lainnya bisa diakomodasi dalam program berikutnya.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya dukungan terhadap pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala, yang memiliki nilai strategis bagi wilayah Natuna sebagai kawasan kepulauan dan perbatasan Indonesia.
“Kami berharap ke depan ada program-program dukungan dari pusat. Mungkin di beberapa tempat, yang saya tahu, Pulau Kepala. Tentunya dukungan seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Cen Sui Lan berharap usulan pembangunan yang disampaikan Pemkab Natuna dapat menjadi perhatian BWS Sumatera IV dalam penyusunan program dan penganggaran tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, koordinasi sejak tahap perencanaan diperlukan agar kebutuhan daerah dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat.
BWS Sumatera IV Siapkan Rp106,46 Miliar untuk Infrastruktur Sumber Daya Air di Natuna
Berdasarkan paparan alokasi anggaran BWS Sumatera IV, total anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 untuk kegiatan di Kabupaten Natuna mencapai Rp106.463.620.000 atau sekitar Rp106,46 miliar.
Anggaran tersebut mencakup sejumlah kegiatan strategis, mulai dari pembangunan pengaman pantai, peningkatan embung dan jaringan irigasi, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), hingga operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala di Kabupaten Natuna, yang merupakan wilayah pulau terluar.
Proyek tahap kedua tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp80.245.058.000 atau sekitar Rp80,25 miliar.
Pembangunan pengaman pantai menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dinamika gelombang laut, sesuai dengan perencanaan teknis pekerjaan.
Dalam pemaparan BWS Sumatera IV, Nedy Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan tersebut juga direncanakan berlanjut ke tahap ketiga. Kebutuhan anggaran sekitar Rp121 miliar untuk kelanjutan pembangunan disebut masih dalam tahap usulan.
Artinya, keberlanjutan proyek tidak hanya bergantung pada penyelesaian pekerjaan tahap kedua, tetapi juga pada kesiapan perencanaan dan dukungan anggaran untuk tahap berikutnya.
Bagi Natuna, kelanjutan pembangunan pengaman pantai menjadi penting untuk memperkuat perlindungan wilayah pesisir dan pulau terluar, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Embung dan Irigasi Diperkuat, Pertanian Jadi Perhatian
Selain pengaman pantai, BWS Sumatera IV juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur air yang mendukung pengelolaan sumber daya air dan kebutuhan sektor pertanian.
Berdasarkan data yang dipaparkan, kegiatan tersebut meliputi peningkatan Embung Daerah Irigasi Batubi dengan anggaran Rp5,25 miliar, peningkatan Daerah Irigasi Batubi di Desa Batubi dan Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Barat, sebesar Rp8,10 miliar, peningkatan Daerah Irigasi Tapau di Kecamatan Bunguran Tengah sebesar Rp468,62 juta, serta peningkatan Daerah Irigasi Payak di Kecamatan Serasan Timur sebesar Rp3,20 miliar.
Kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam program Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang pelaksanaannya berlanjut pada 2026.
Peningkatan embung dan jaringan irigasi diharapkan dapat mendukung fungsi prasarana pengairan, membantu pengelolaan air untuk kebutuhan pertanian, serta memperkuat keberlanjutan layanan infrastruktur di daerah.
BWS Sumatera IV juga mengalokasikan Rp1,56 miliar untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di delapan lokasi di Kabupaten Natuna.Sementara itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperoleh anggaran Rp7,64 miliar.
Kegiatan tersebut mencakup operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, embung dan mata air, air baku, serta irigasi. Pemeliharaan menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat terus berfungsi dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga mencakup keberlanjutan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat.
Sinkronisasi Program Jadi Kunci Perencanaan 2027–2029
Di luar pelaksanaan program tahun berjalan, rapat tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan pembangunan sumber daya air di Kabupaten Natuna pada periode Renstra 2027–2029.
Dalam pemaparannya, pihak BWS Sumatera IV menekankan pentingnya kesiapan program, pemenuhan kriteria teknis, dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar usulan pembangunan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan serta penganggaran pemerintah pusat.
Hal ini menjadi penting karena kebutuhan pembangunan dari berbagai daerah harus diselaraskan dengan prioritas kementerian, kesiapan dokumen, dan ketersediaan anggaran.
Bagi Pemkab Natuna, sinkronisasi tersebut menjadi kesempatan untuk memperjuangkan program yang dinilai mendesak dan strategis, terutama terkait perlindungan pantai, pengelolaan air, serta peningkatan infrastruktur pendukung pertanian.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan usulan secara terarah dan berdasarkan kebutuhan lapangan, sehingga program yang diajukan memiliki dasar perencanaan yang kuat dan siap ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Cen Sui Lan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan BWS Sumatera IV dan berharap komunikasi antara pemerintah daerah dengan balai terus berjalan untuk membahas kebutuhan pembangunan Natuna.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Natuna berharap dukungan pemerintah pusat terhadap infrastruktur sumber daya air dapat terus berlanjut, sehingga pembangunan kawasan pesisir, pengelolaan air, dan dukungan terhadap sektor pertanian dapat berjalan secara berkesinambungan.
Bagi Natuna, keberlanjutan program tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, melainkan juga upaya memperkuat ketahanan wilayah kepulauan dan meningkatkan manfaat infrastruktur bagi masyarakat dalam jangka panjang. (Rap)