Karimun – Pemkab Karimun secara resmi menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan laporan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kabupaten Karimun sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan komitmen kepemimpinan Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah bersama Wakil Bupati Rocky Marciano, S.Sos., M.M., dalam mengelola keuangan daerah secara berkeadilan.
Secara makro, postur laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2025 mencatatkan kinerja yang sehat dan stabil. Tingkat efektivitas penyerapan anggaran menunjukkan tren positif yang dibuktikan melalui rincian berikut:
Realisasi Belanja Operasi: Menyentuh angka 92,58%
Realisasi Belanja Modal: Mencapai angka 88,05%
Surplus Laporan Operasional: Tercatat sebesar Rp38,6 Miliar
Kondisi fundamental ekonomi daerah juga semakin kokoh dengan total kekayaan Aset Pemerintah Kabupaten Karimun yang menguat secara signifikan hingga menembus angka Rp2,34 Triliun. Sementara itu, posisi likuiditas daerah terpantau sangat aman dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Kas Akhir Tahun bertengger di angka Rp70,6 Miliar.
Fase Transisi dan Kelanjutan Program Daerah
Hadir mewakili Bupati Karimun dalam Rapat Paripurna tersebut, Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano, S.Sos., M.M., memberikan pandangan yang lugas mengenai realitas serta dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2025.
“Tahun anggaran 2025 ini sejatinya adalah sebuah fase transisi bagi kita semua. Harus kita pahami bersama bahwa sebagian besar pelaksanaan APBD tahun lalu merupakan warisan atau kelanjutan dari program-program pemerintahan yang terdahulu. Ada beberapa program yang terpaksa harus tetap kami jalankan semata-mata karena sudah telanjur disahkan dan mengikat secara hukum,” ungkap Wakil Bupati Rocky Marciano.
Lebih lanjut, Rocky menegaskan bahwa kondisi transisi ini menjadi catatan penting bagi arah kebijakan ke depan agar anggaran yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan rill masyarakat.
“Kondisi ini tentu menjadi sebuah catatan penting dan krusial bagi kepemimpinan kami. Kami sangat berharap, melalui Rapat Paripurna ini, teman-teman pimpinan dan anggota dewan di DPRD dapat mengkaji hal tersebut secara mendalam. Ke depannya, kita harus memastikan bahwa program yang lahir benar-benar sejalan dengan visi baru dan membawa kemanfaatan tertinggi bagi masyarakat Karimun,” tambahnya.
Komitmen Tata Kelola Bersih dan Transparan
Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan responsif.
Melalui momentum ini, sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat untuk memastikan bahwa penyusunan dan pemanfaatan APBD pada masa-masa mendatang tidak hanya berorientasi pada aspek penyerapan anggaran semata, melainkan berfokus pada asas keadilan serta pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Bumi Berazam. (rsd)