Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026, yang dipusatkan di Asrama Haji Masjid Agung Natuna, Senin (22/9).
Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan. Selain itu, program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan akses pendidikan.
“Jumlah peserta didik baru Sekolah Rakyat tahun ini mencapai 100 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka berasal dari 15 kecamatan se-Kabupaten Natuna. Sejak Juli lalu, Dinas Sosial bersama pendamping PKH dan TKSK telah menyiapkan sarana prasarana, merekrut guru, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan siswa,” ungkap Puryanti.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata hadirnya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah perbatasan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan siap membangun bangsa,” ujar Bupati.
Beliau juga menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi cerdas, berkarakter, serta mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.
Kepada siswa, Bupati berpesan untuk selalu menghormati guru, disiplin belajar, dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Sementara kepada guru, Bupati menitipkan pesan agar mendidik dengan sepenuh hati dan menjadi teladan. Bupati juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak.
Sebagai tanda peresmian, Bupati Cen Sui Lan melakukan pemotongan pita serta menyerahkan bantuan berupa nutrisi dan perlengkapan kamar bagi siswa.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekda Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko Varianto, Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Kementerian Sosial Wahyu Dewanto, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, kepala sekolah, guru, wali murid, serta siswa-siswi Sekolah Rakyat yang tengah mengikuti MPLS. (rap)