Natuna – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memulai evaluasi atas tata kelola ketahanan pangan di Kabupaten Natuna melalui entry meeting yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, Kompleks Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, Kepala Inspektorat Daerah Robertus L.S., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Wan Syazali, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Tim BPKP yang dipimpin Yolinda Aprillia.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Natuna, Sekda Boy Wijanarko Varianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim BPKP yang akan melakukan evaluasi tata kelola ketahanan pangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim BPKP. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang ketahanan pangan,” ujar Boy.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai forum diskusi yang konstruktif untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala, maupun rekomendasi guna menyempurnakan tata kelola ketahanan pangan di Kabupaten Natuna.
Sementara itu, Ketua Tim BPKP, Yolinda Aprillia, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan surat tugas pengawasan sektor ketahanan pangan Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau.
Mengingat luasnya cakupan pengawasan, BPKP membagi pelaksanaan evaluasi ke dalam dua sub tim. Pekan depan, tim lainnya yang dipimpin Koordinator Pengawasan Bidang Rudi Siswanto juga dijadwalkan melaksanakan kegiatan serupa di Kabupaten Natuna.
Yolinda menjelaskan, pengawasan sektor ketahanan pangan Tahun 2026 mencakup dua tema besar, yakni peningkatan produksi pangan serta keterjangkauan dan ketersediaan pangan.
Tema pertama meliputi tata kelola lahan pertanian, program bibit dan benih unggul, pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur pertanian, dukungan peralatan produksi pangan, penanganan pascapanen, serta pemberdayaan penyuluh pertanian.
Sementara tema kedua berfokus pada stabilisasi harga, penguatan rantai pasok komoditas pangan, dan tata kelola cadangan pangan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya di Natuna, evaluasi difokuskan pada enam aspek utama, yakni tata kelola lahan pertanian, pengelolaan bibit dan benih unggul, infrastruktur pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen, penanganan pascapanen, serta peran penyuluh dan kelembagaan koperasi petani.
Selain itu, BPKP turut memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam penguatan ketahanan pangan.
Di antaranya belum optimalnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi, belum terintegrasinya data pangan, belum optimalnya akurasi penyaluran pupuk bersubsidi, rendahnya peran penyuluh pertanian, serta panjangnya rantai pasok yang berdampak terhadap stabilitas harga pangan.
Menurut Yolinda, berbagai persoalan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Melalui evaluasi ini, BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat tata kelola sektor pangan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah.
Kegiatan entry meeting kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Tim BPKP dan seluruh OPD terkait untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan evaluasi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda dimulainya evaluasi tata kelola ketahanan pangan Tahun 2026 di Kabupaten Natuna.
Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem ketahanan pangan di Kabupaten Natuna, sehingga mampu mendukung terciptanya ketersediaan pangan yang berkelanjutan, distribusi yang lebih baik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku sektor pertanian dan perikanan. (Rap)