Karimun; Lendoot.com – Pemkab Karimun mendapat sorotan dari masyarakat terkait rasa ketidakpedulian, atau sense of crisis terhadap program-program pembangunannya.
Dari laporan masyarakat, Pemkab Karimun lebih memilih menganggarkan fisik bangunan di instansi vertical, ketimbang menganggarkan kesehjateraan pegawainya.
“Gaji kami sebagai honor dipangkas. Ada yang 50 persen ada juga yang sampai 60 persen. Sementara itu pembangunan gedung fisik di instansi vertikal jalan terus. Seperti Tak ada sense of crisis,” kata seorang honorer daerah yang namanya wanti-wanti tidak disebutkan kepada mediakepri.co, Selasa 31 Agustus 2021.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga wanti-wanti namanya tak disebut, mengungkapkan hal senada.
“Kenapa proyek fisik, itu seperti gedung serbaguna Polres Karimun dan rumah dinas kejaksaan di Moro, dapat dianggarkan. Sementara tunjangan (TPP) kami malah dipangkas. Apa bangunan itu lebih penting dari perut kami?” kata pegawai tersebut.
Saat ini ada dua proyek fisik yang sedang dikerjakan Pemkab Karimun yang anggarannya bersumber dari APBD 2021.
Seperti disebutkan sumber mediakepri proyek fisik itu di antaranya proyek pembangunan gedung serbaguna di Mapolres Karimun dan rumah dinas kejaksaan di Moro.
Sementara itu, Sekdakab Karimun Muhammad Firmansyah kepada mediakepri.co ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak memberikan jawaban secara tegas terkait sorotan tersebut.
“Kalau mau konfirmasi ini ke langsung dengan Bupati Karimun saja, atau Pak Djunaidi (Kepala Badan Perencaan dan Pengembangan Daerah Karimun, red),” jawab Muhammad Firmansyah.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang coba dihubungi dan diberi pesan via WhatsApp tidak memberikan responsenya.
Demikian juga, Djunaidi nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi. Didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. (*/msa)
sumber: MEDIAKEPRI.co