Batam – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI mengusulkan Kota Batam sebagai daerah percontohan (pilot project) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan.
Usulan strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11/2025).
PLTS 1 MW dan SPBU Koperasi
Panel Barus mengungkapkan bahwa Batam berpotensi menjadi yang pertama di Indonesia dalam realisasi PLTS ini.
“Besok ada tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) datang ke Batam. Mereka akan meninjau rencana pilot project PLTS. Jika terealisasi, ini akan menjadi yang pertama di Indonesia,” ungkap Panel Barus.
Proyek PLTS direncanakan berkapasitas 1 megawatt di kawasan yang dominan dihuni nelayan. Selain itu, pembangunan SPBU nelayan akan didorong melalui koperasi untuk memangkas biaya operasional nelayan.
Wali Kota Amsakar menyambut baik inisiatif ini, terutama untuk kawasan hinterland (pulau-pulau penyangga). Ia menilai PLTS akan menambah jam belajar anak-anak di pulau, sementara SPBU nelayan adalah kebutuhan mendesak yang akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat pinggiran.
“Gebrakan Menteri Koperasi luar biasa. Apa yang menjadi ranah dan kewenangan pemerintah daerah akan kami percepat,” kata Amsakar, menegaskan dukungan Pemko Batam.
🏛️ Batam Percepat Implementasi Koperasi Merah Putih, Targetkan 64 Titik Lokasi
Di saat yang sama, rapat koordinasi juga membahas percepatan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 terkait dukungan Pemda dalam pemetaan aset, lahan, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Amsakar Achmad menjelaskan bahwa Kota Batam menjadi daerah pertama di Provinsi Kepri yang melaksanakan program Koperasi Merah Putih sesuai arahan Presiden.
“Alhamdulillah, Batam menjadi daerah kedua secara nasional yang menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih setelah Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Pemko Batam telah meresmikan sejumlah gerai dan menggelar pelatihan bagi pengurus koperasi. Saat ini, Pemko tengah mendorong penyelesaian 64 titik lokasi koperasi di seluruh kelurahan, di mana masing-masing disiapkan lahan seluas 1.000 meter persegi.
Amsakar menambahkan, saat ini sudah ada 31 lahan yang selesai prosesnya, meskipun Batam memiliki tantangan unik karena tata kelola lahannya berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan Batam. (*/rst)