Karimun – Aparatur sipil negara (ASN) yang menggelar unjukrasa di halaman kantor Pemkab Karimun, di Jalan Jenderal Soedirman Poros Kecamatan Tebing, Rabu (8/1/2025), mempertanyakan terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang selama lima bulan terakhir tidak diterimanya.
Dalam orasinya, seorang pengunjukrasa mempertanyakan tentang aliran dana alokasi TPP tersebut yang dikabarkan tidak terdapat kendala secara nasional.
“Kenapa TPG Kami Lambat Dibayar Pak? Padahal secara nasional tidak ada kendala,” ujar seorang pengunjukrasa dengan pengeras suara dalam orasinya.
Lebih lanjut si pengujukrasa juga memberikan tudingan terkait dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. “Apakah dipakai dulu dana TPP itu disalahgunakan, atau dipakai dulu untuk kepentingan tertentu? Mohon penjelasannya, Pak!” tegas pengunjukrasa lainnya.
Setelah sekitar 15 menit setelah orasi dalam unjukrasa itu berlangsung, Plt Sekdakab Karimun Djunaidy didampingi Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza dan sejumlah anggota DPRD Karimun lainnya, menemui para pengunjukrasa.
Selanjutnya, dengan pengeras suara, Djunaidy mengajak para pengunjukrasa untuk berdiskusi terkait tuntutan aksi tersebut. “Sebaiknya kita berdiskusi dulu. Masalah kita selesaikan dengan kepala dingin,” ujarnya.
Setelah diskusi singkat, akhirnya perwakilan pengunjukrasa bersedia menggelar komunikasi dan diskusi dengan petinggi Pemkab Karimun. Saat ini pertemuan dan diskusi masih berlangsung. (msa)