Kepri, Lendoot.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Kepulauan Riau, Bakhtiar Muhammad Rum meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan BBM subsidi.
Bakhtiar berpendapat bahwa kenaikan subsidi akan berdampak pada kenaikan harga pokok dan menambah jumlah kemiskinan baru.
Diketahui, pembangunan Ibu Kota baru menelan biaya sekitar Rp466-486 triliun hingga tahun 2045 mendatang.
Ia pun meminta agar Presiden Jokowi menghentikan pembangunan ibu kota baru dan mengalihkannya ke subsidi BBM.
“Hentikan pembangunan proyek ibukota negara, alihkan ke subsidi masyarakat. Untuk apa membuat Ibu Kota baru, duit habis banyak, sementara kebutuhan dasar masyarakat tidak dipenuhi,” katanya, Selasa (6/9/2022).
Bakhtiar juga menyoroti kebijakan pemberian subsidi BBM ke ojek online, angkot, dan nelayan. Menurutnya kebijakan ini tidak tepat karena dampak kenaikan BBM sudah merata.
“Yang miskin bukan hanya mereka, tapi sudah merata. Itu pedagang pasar, kaki lima nggak diperhatikan?,” ujarnya.
Bakhtiar mengaku heran dengan pemerintah pusat yang menjadikan BBM tidak tepat sasaran sebagai alasan untuk menaikkan BBM subsidi.
Seharusnya kata Bakhtiar, pemerintah pusat cukup memperketat dan mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran.
“Kalau masalah tepat sasaran dan kebocoran itu kan teknis. Saya tidak mengerti skala prioritas nya pemimpin negara ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax per 3 September 2022.
Jokowi mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM merupakan pilihan terakhir pemerintah seiring meningkatnya belanja subsidi BBM, LPG, dan listrik yang mencapai Rp502,4 triliun.
“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat kurang mampu,” katanya, Sabtu (3/9/2022).
Untuk mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan, Jokowi memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi kepada angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Saya telah memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan nelayan,” katanya, Sabtu (3/9/2022).
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menambahkan, selain subsidi Pemda, pusat akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 20,6 juta keluarga, 18.486.756 diantaranya sudah siap salur.
“BLT ini akan kita berikan Rp150 ribu 4 kali, namun akan kita berikan dalam 2 tahap, per tahap nya Rp300.000. Kita berikan per September dan awal Desember,” tambahnya. (amr)