Ilustrasi Tax Amnesty. (ist/net)
Ilustrasi Tax Amnesty. (ist/net)

Kepri – Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dijalankan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 lalu, menuai hasil. Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Riau Kepri mendapatkan hasil data yang prestisius.

Diketahui warga Kepulauan Riau (Kepri) menyimpan uangnya di luar negeri yang jumlahnya mencapai lebih Rp 9 triliun.

Selain uang yang disimpan di luar negeri, Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Riau Kepri juga mencatat deklarasi uang di dalam negeri mencapai Rp 51,159 triliun.

“Benar, ada Rp 9,125 triliun harta orang Kepri yang dideklarasikan dari luar negeri selama program tax amnesty dibuka,” ujar Koordinator Program Tax Amnesty (TA) Kanwil DJP Riau Kepri, Agus Satria, seperti dilansir batampos.co.id, Rabu (5/4/2017).

Namun dana repatriasi atau pengembalian modal yang disimpan di luar negeri cuma tercatat dari Kepri hanya Rp 1 triliun. Sementara dana yang terkumpul dari program tax amnesty di Kepri mencapai Rp 1,218 triliun. Lebih tinggi dari Riau yang hanya membukukan Rp 943 miliar.

“Dengan demikian total harta yang terungkap dari Kepri selama periode TA mencapai Rp 61,825 triliun dari total 24.418 wajib pajak (WP),” kata Satria.

April ini, DJP akan berkonsentasi untuk melakukan penegakan hukum kepada seluruh WP yang masih memiliki harta yang belum terungkap. Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pasal 18 ayat 1 dan 2.

Apabila DJP menemukan data mengenai harta yang tak dilaporkan, maka harta tersebut seluruhnya akan dianggap penghasilan. “DJP akan mengenakan tarif tertinggi yakni 30 persen, plus sanksi 50 persen selama 2 tahun,” imbuhnya.

Apabila WP sudah ikut TA, tapi masih ada yang belum diungkap, maka sanksi yang ditetetapkan akan lebih berat. Mereka wajib membayar pokok pajak serta denda 200 persen. “Sanksi lebih berat karena mereka dianggap berbohong,” tambahnya lagi. (*)