Karimun, Lendot.com – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Tanjungbatu melakukan pertemuan bersama pihak SD, SMP dan SMA di wilayah Kecamatan Kundur, Selasa (10/5/2018).

Kegiatan yang diikuti 30 perwakilan sekolah terdiri dari  tingkat SD sebanyak 23 sekolah, SLTP sebanyak 3 sekolah dan SMA 4 diikuti kepala sekolah, komite dan orang tua murid dilaksanakan Aula SMPN 1 Kundur.

Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan komite sekolah untuk mempertanyakan Pondasi Hukum terkait pelaksanaan perpisahan di sekolah.

Kepala Kejaksaan Negeri Karimun melalui Jaksa Pengacara Negara Senopati mengatakan, terkait adanya pelaksanaan acara perpisahan baik kelas VI SD, kelas IX SMP dan kelas XII SMA telah menyalahi aturan apabila memungut sumbangan dana, meski telah disepakati pihak sekolah dan komite.

“Kita diminta untuk dapat memberikan penjelasan terkait pungutan untuk perpisahan disekolah. Ini tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa pungutan atau sumbangan itu menyalahi aturan,” ujar Senopati, Selasa (10/4/2018).

Dia menyebutkan, sebagaimana pasal 10 ayat 1 dan 2 permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite, dalam hal ini, Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan,” kata Seno.

Dia menjelaskan, dalam Permendikbud tersebut menyatakan bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite dan Sekolah.

“Pada prinsipnya komite dapat sebagai pelaksana dan pihak sekolah hanya memfasilitasi, sifatnya penggalangan untuk mendapatkan bantuan atau sumbangan bukan pungutan,”katanya.

Seno meminta kepada pihak komite dan sekolah untuk dapat melakukan pelaksanaan secara transparan dan kemudian dilaporkan. Teknisnya ialah dengan sarana yang diawali proposal dan dibuat kesepakatan bersama dengan perjanjian yang masing-masing pihak terlibat dalam perjanjian tersebut.

“Perolehan biaya bersifat penggalangan untuk mendapatkan bantuan atau sumbangan bukan pungutan, artinya tidak ada paksaan bagi yang turut ikut dalam penyelenggaraan,” katanya. (Riandi)