Karimun, Lendoot.com – Belum lama ini masyarakat Karimun dihebohkan dengan pemberitaan tentang Penaga Timur Perusahaan Pelayaran asal Malaysia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karimun yang dinyatakan Pailit.

Berdasarkan putusan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU-2018 pada 11 Oktober 2018, putusan Pailit tersebut terjadi akibat Penaga Timur terbukti memiliki utang sejumlah 12,9 Milyar.

Perusahaan Pelayaran asal Malaysia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karimun itu memiliki utang kepada dua (dua) perusahaan Asal Indonesia yaitu PT Wijaya Artha Shiping (WAS) dan PT Ujung Medini Lestari (UML) di mana setelah jangka waktu yang ditentukan, pihak Penaga tidak ada iktikad baik untuk melakukan Penawaran Perdamaian;

Hal ini dibenarkan oleh Sevent Roni Sianturi, SH selaku Kurator yang diangkat oleh pengadilan mengatakan jika Penaga Timur Perusahaan asal Malaysia telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga Medan.

Sejak adanya putusan pailit maka berdasarkan pasal 24 ayat 1 juncto pasal 16 ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Kurator akan melaksanakan tugas Pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit di karenakan sejak Putusan Pailit di ucapkan, Penaga Timur demi hukum kehilangan Haknya walaupun atas putusan tersebut dilakukan upaya-upaya hukum.

Roni juga menjelaskan, berdasarkan penetapan hakim pengawas pengadilan, tepatnya pada 25 Oktober 2018 tim Kurator telah meminta pihak KSOP Karimun untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kapal MV Tuah 2 milik Penaga Timur kepada tim Kurator untuk pengamanan harta pailit,

Namun hingga saat itu tim Kurator dan pihak KSOP tidak mendapati dokumen kapal, diduga dokumen kapal dilarikan oleh pihak PT Lintas Lautan Indonesia selaku agen yang ditunjuk oleh Penaga Timur, hal ini telah dituangkan dalam berita acara serah terima nomor: PL.201/01/01/KSOP.TBK-2018 yang ditandatangani oleh Kurator dan Ridwan Chaniago selaku kepada KSOP Kab Karimun.

Terkait pemberitaan yang diunggah di salah satu Media Online di Karimun tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan jika PT Lintas Lautan Indonesia mengalami kerugian sampai 60 juta perhari pasca operasional yang dikeluarkan 1 kali perhari, Roni pun mengaku kecewa atas pernyataan pihak Lintas tersebut.

“PT Lintas Lautan Indonesia adalah Agen/Kantor perwakilan yang ditunjuk oleh Penaga Timur untuk mengageni seluruh kapal-kapal milik ataupun yang dikelola oleh pihak Penaga Timur. Namun sejak putusan Pailit diucapkan, pihak Lintas tidak pernah melaporkan tentang pendapatannya kepada Kurator padahal Kurator telah mengirimkan surat resmi pada 26 Oktober 2018 dan surat resmi pada 21 November 2018 serta telah pula dikuatkan dengan penetapan hakim pengawas Nomor:9/HP/11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Medan,” kata Roni.

Adapun kapal yang diageni PT Lintas Lautan Indonesia diantaranya adalah MV Tuah 1, MV Tuah 2, MV Trans JB dan MV Putra Maju 07 yang dalam hal ini PT Lintas adalah selaku pihak yang menikmati fasilitas debitur Pailit (Penaga Timur). Padahal laporan tersebut secara hukum haruslah dilaporkan ke pihak Kurator sebab pendapatan tersebut merupakan bagian dari Harta Pailit.

Roni menyebut, atas tindakan PT Lintas Lautan Indonesia yang tidak memiliki itikad baik maka berdasarkan Penatapan Hakim Pengawas, Direktur Utama PT Lintas Lautan Indonesia bernama SALIM yang bertanggung jawab sepenuhnya atas PT Lintas telah dilaporkan secara resmi pada Polda Kepulauan Riau tertanggal 21 November 2018 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/81/XI/2018/SPKT.Kepri.

Direktur Utama PT Lintas Lautan Indonesia dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan terhadap harta Pailit dan selanjutnya Kurator akan menindak lanjuti permasalahan ini kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menutup seluruh trayek-trayek atas nama PT Lintas Lautan Indonesia dan melakukan pencabutan Izin keagenan.

Terpisah Edwar Kelvin selaku kuasa hukum PT WAS dan PT UML selaku pemohon dalam perkara tersebut menyampaikan agar kiranya pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk tidak ambil andil dalam permasalahan tersebut.

“Saya memohon kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk tidak ambil andil dalam permasalahan tersebut, sebab itu sudah masuk keranah hukum, serahkan kepada hukum yang berlaku, jangan sampai malah kita pula yang berurusan di depan hukum orang kita juga yang jadi korban. Kami ini perusahaan Indonesia jauh-jauh mencari keadilan ke Medan sana, jangan pula diganggu, kita ini Merah Putih harusnya bersatu melawan Bangsa Asing yang mencoba merongrong Kedaulatan Bangsa kita, bukan malah membantu mereka, ujar Kelvin.

Kelvin melanjutkan, pihaknya mengapresiasi atas tindakan Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan. “Kami mengapresiasi mereka tidak pandang buluh mereka betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, bayangkan saja mereka jauh-jauh dari Medan ke pulau kita ini untuk melaksanakan putusan, kami sudah mulai merasakan keadilan itu jangan pula ada oknum-oknum yang mencoba menggangu, kalau cerita susah memang mereka tidak berfikir akan susahnya kami mencari keadilan ini,” ujarnya. (Parulian Turnip)