Ilustrasi proyek peemrintah daerah di Coastal Area, beberapa waktu lalu. (istimewa)
Ilustrasi proyek peemrintah daerah di Coastal Area, beberapa waktu lalu. (istimewa)

Karimun, Lendoot.com – Kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Karimun mengeluhkan standar pelayanan di mitra kerjanya di pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun.

Melalui Ketuanya Trio Wiramon, Gapeknas Karimun menyesalkan tidak adanya perubahan yang signifikan terkait penerapan standar operasi prosedur (SOP) terkait pelayanan terhadap rekanan di Dinas PU tersebut.

“Kadang dua hari, berkas berita acara itu diteken. Tidak jelas, sejak dari pemeriksaan proyek (pho-red) sampai dengan proses pencairan tak jelas berapa lamanya. Kadang 1 minggu, 2 minggu atau 1 tahun. Itu harus diperjelas,” ujarnya.

Terutama pada proses penandatanganan berita acara pencairan dana proyek, kontraktor kerap merasa disepelekan.

“Kondisi ini bukan sekali atau dua kali ini terjadi, sering kali. Sejak zaman Kadis sebelumnya, sampai sekarang Kadis PU yang baru sekarang ini, sama saja. Semacam sudah jadi penyakit,” ujar pria yang kerap disapa Amon tersebut, Jumat (24/12/2017) siang tadi.

Dampak dari tidak ada perbaikan profesionalitas di salah satu OPD Pemkab Karimun tersebut, masyarakat pengusaha seperti kontraktor yang bermodal kecil menjadi semakin terhimpit. “Dampaknya, usahawan seperti kontraktor yang menjadi mitra pemerintah, apalagi yang bermodal kecil sangat terpukul,” katanya.

Amon meminta ketegasan pucuk pimpinan daerah ini agar memperhatikan komitmen awalnya dalam upaya membantu meningkatkan kinerja pengusaha lokal. Salah satunya harapan adanya perbaikan birokrasi dan pelayanan yang menyangkut hajat hidup usahawan di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Dinas PU yang coba dikonfirmasi terkait keluhan koleganya tersebut, melalui pesan WhatsApp tidak membalasnya. Demikian juga ketika dihubungi ke nomor ponselnya, yang bersangkutan tidak mengangkatnya. (sjs)