Kepala Disdik Karimun saat diwawancari IWO Karimun di Pemkab Karimun, pagi tadi. (ist)
Kepala Disdik Karimun saat diwawancari IWO Karimun di Pemkab Karimun, pagi tadi. (ist)

Karimun, Lendoot.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim membanyah kalau dirinya marah terhadap IPWL Kementerian Sosial RI-Yayasan Rehabilitasi Sosial SADO. Bakri hanya mengaku sedikit kesal karena telah mengungkap fakta siswa SMP di Karimun yang positif mengkonsumsi sabu-sabu.

Alasan kekesalannya, karena Yayasan SADO tidak berkordinasi terlebih dahulu ke Disdik dalam melaksanakan tes urine ke siswa SMP. Terlebih hasil tes tersebut disebarluaskan melalui media massa.

“Coba bilang ke kami, Pak, kami mau tes urine ke SMP-SMP, tentu kita fasilitasi. Yayasan SADO partner Disdik. Masalahnya, Yayasan SADO tidak menginformasikannya ke Disdik tentang tes urine ke pelajar tersebut,” ujar Bakri kepada wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Karimun di Kantor Bupati Karimun, Rabu (20/9/2017) siang tadi.

Lanjut Bakri, naiknya berita yang diekspose  Yayasan SADO di media online, Bupati Karimun, Aunur Rafiq juga mempertanyakannya lewat telepon genggamnya. Selain itu, tadi pagi Wabup Karimun, Anwar Hasyim juga memanggilnya terkait hal itu.

“Saat ditanya Bupati dan Wabup, saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak jumlah pelajar SMP yang terindikasi Narkona seperti yang disebut Yayasan SADO. Hal itu dikarenakan,  belum mempunyai data yang sah atau valid. Saya juga kaget melihat data tersebut di media online,” ujarnya.

Mengenai Yayasan SADO sudah berkordinasi dengan pihak sekolah (SMP) dalam melakukan tes urine, kata Bakri tidak mengetahuinya.

“Institusinyakan Dinas Pendidikan, mereka (SADO) cuma Yayasan. Seharusnya mereka kordinasi ke Disdik dulu. Saya bukan minta dihargai, tapi cukup menginformasikan atau kordinasinya, jika mau ke sekolah untuk melakukan tes urine ke pelajar,” tegasnya.

“Saya sudah cek ke SMPN 1  Meral, SMPN 1 Karimun, SMPN 2 Karimun, SMPN Binaan, hasilnya tidak ada Yayasan SADO melakukan tes urine terhadap pelajar di sekolah tersebut. Tidak tahu SMP lainnya yang didatangi Yayasan SADO,” tambah Bakri.

Dikatakan Bakri lagi, tidak menyalahkan Yayasan SADO, soal narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Hanya saja, yang berhubungan dengan pendidikan, informasikan terlebih dahulu ke Disdik Karimun.

“Kenapa di media online Yayasan SADO memberitahukan jumlah pelajar SMP yang terindikasi narkoba, kenapa tidak ke Disdik?” ujarnya.

Bakri juga mengatakan Yayasan SADO tidak ada melanggar ketentuan apapun soal tersebut, hanya saja Bakri mengaku kesal. “Tak melanggar, tapi ada kekesalan saya, mengapa tidak berkordinasi dengan Disdik terlebih dahulu. Data yang disebarkan Yayasan SADO ke media sosial itu, masih menjadi tanda tanya bagi Disdik,” katanya.

Jika memang benar ada data itu, seharusnya diterimanya, “dan Disdik akan melakukan pembinaan terhadap sekolah dan pelajarnya. Sehingga Disdik dapat melakukan tanggungjawabnya,” katanya.

Sambungnya, sudah dilayangkan surat untuk meminta data yang disampaikan oleh Yayasan SADO, namun sampai sekarang belum diberikan ke Disdik.

“Jika tetap Yayasan SADO tidak juga memberikan data-datanya, Disdik Karimun akan mengambil langkah-langkah kedepannya. Perlu diinggat, Yayasan SADO merupakan partner kerja Disdik,” katanya.

Sabtu tanggal 23 September 2017, kata Bakri akan mengumpulkan semua Kepala SMP dan juga mengundang pihak Yayasan SADO untuk menyelesaikan permasalahan sudah heboh tersebut.

“Saya pesankan juga, jangan terlalu menyudutkan, yang buruknya nanti daerah Kabupaten Karimun,” kata Bakri mengakhiri.

Sementara itu Pembina  IPWL Kementerian Sosial RI-Yayasan Rehabilitasi Sosial SADO, Linda Theresia mengatakan tidak menjadi persoalan pihak lain berbicara apapun terkait kerjanya.

“Kita akan tetap berpegang pada kode etik konselor adiksi. Data hasil tes urine tidak akan pernah kami diberikan kepada pihak manapun. Yang pasti faktanya memang begitu (siswa SMP terlibat Narkoba), dan saya rasa masyarakat tidak bodoh lagi. Kalau memang mau berbuat untuk generasi penerus, berbuat saja. Tidak harus menyudutkan pihak lain yang telah berbuat,” tegasnya dengan mantap.

Untuk kordinasi, kata Linda, pihaknya tidak ada ketentuan berkordinasi dengan pihak dinas pendidikan. “Mungkin kepala dinas pendidikan lupa, kalau ini yayasan. Atasan kami hanya Tuhan,” pungkasnya. (sjs)