Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan “Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara” pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan penting ini digelar di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Rabu (26/11/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim, Zulfikar Arse Sadikin, beserta anggota Panja Pengelolaan Perbatasan. Mereka disambut langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan unsur Forkopimda.
PLBN Serasan: Tiga Pilar Kedaulatan
Bupati Cen Sui Lan menegaskan bahwa kunjungan DPR RI ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna sebagai garda terdepan NKRI.
Dalam paparannya yang berjudul “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan”, Bupati menekankan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan harus berfungsi sebagai simbol kehadiran negara yang strategis dalam tiga pilar utama:
Fungsi Pertahanan.
Fungsi Politik–Kedaulatan.
Fungsi Sosial–Ekonomi.
Tujuh Langkah Strategis Percepatan Pembangunan
Bupati merinci sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi PLBN Serasan dan memaparkan tujuh langkah strategis untuk menjadikan PLBN Serasan sebagai pusat pertumbuhan baru di perbatasan:
Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan.
Peningkatan Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara.
Pengembangan Infrastruktur Logistik–Ekonomi.
Revisi Batas Transaksi Perdagangan.
Penetapan PLBN sebagai Kawasan Perdagangan Perbatasan.
Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point.
Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai “Pelabuhan Internasional”.
Apresiasi dan Komitmen DPR RI
Ketua Tim Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan apresiasi atas data mendalam yang disampaikan Pemkab Natuna. Ia menegaskan bahwa Panja dibentuk untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi nyata perbatasan, dan memastikan pembangunan PLBN tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur fisik, tetapi berfungsi optimal bagi masyarakat perbatasan.
Kunjungan ini memperkuat komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan PLBN Serasan sebagai simpul pertahanan, pusat ekonomi, dan simbol kedaulatan Indonesia di wilayah terluar. (*/rap)
