Kedua kuasa hukum 21 anggota DPRD Karimun saat menggelar konferensi pers di ruang rapat Banmus kantor DPRD Karimun (27/7/2018)
Trio Wiramon (kiri) dan Edwar Kelvin (kanan) kedua kuasa hukum 21 anggota DPRD Karimun saat menggelar konferensi pers di ruang rapat Banmus kantor DPRD Karimun (27/7/2018) (Parulian Turnip)

Karimun, Lendoot.com – Lagi-lagi gugatan yang diajukan oleh Mantan Ketua DPRD Karimun, H Muhammad Asyura kandas oleh palu sang toga merah si penjaga keadilan.

Hal ini terungkap pada saat majelis hakim pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun menjatuhkan putusan Sela dalam Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Tbk dengan amar menerima eksepsi para tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun tidak berwenang mengadili.

“Notebennya pengadilan Negeri tidak pernah memiliki wewenang untuk membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,” ujar Budiman pada saat membaca amar putusan selaku ketua majelis serta Yanuarni Abdul Gaffar dan Agus Soetrisno selaku hakim anggota pada (19/7/2018) lalu.

Majelis menilai, gugatan yang diajukan oleh M Asyura bertitik tolak kepada keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1768 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, pada 04 Mei 2016.

Sementara itu, kuasa hukum 21 anggota DPRD Karimun yang digugat yakni Trio Wiramon dan Edwar Kelvin perihal mengapa Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri bersilang pendapat terhadap Perkara tersebut menyebut putusan yang diambil majelis hakim tidaklah salah dan sudah tepat.

“Majelis hakim PTUN dan Pengadilan Negeri tidak salah mengambil keputusan, sudah jelas di dalam hukum yang menjadi pihak dalam ranah peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final,” ucap Edwar Kevin.

“Namun kita saksikan pada saat bapak Asyura menggugat perkaranya di TUN Ia membawa Badan Kehormatan (BK) dan Wakil Ketua DPRD Karimun, ini kan bukan Pejabat yang mengeluarkan keputusan final, lalu kita lihat di Pengadilan Negeri bapak Asyura kembali menggugat tapi yang digugatnya bukan sengketa politiknya melainkan sebuah prosedural dikeluarkan SK Gubernur dan minta SK itu dibatalkan, ini kan keliru mana pernah pengadilan Negeri batalkan SK pejabat,” ucap Trio Wiramon menambahkan.

Edwar memberi contoh sederhana terkait mengapa antara putusan TUN dan PN bersilang pendapat yaitu, ada seorang suami menganiaya istrinya, lalu sang Istri mengajukan gugatan Perdata ke pengadilan Negeri dengan alasan bahwa Suaminya telah memukul wajahnya dan memohon Majelis Hakim untuk menghukum agar suami tersebut di penjara, apakah ini di benarkan?

Lalu kemudian sang istri juga membuat laporan ke kantor kepolisian dengan alasan memohon polisi untuk dapat mengeluarkan putusan perceraian, apakah ini dibenarkan? tentu pengadilan Negeri menolak gugatan sang istri karena perdata tidak ada mengenal penjara dan begitu juga si Polisi tidak mungkin mengeluarkan putusan perceraian.

Oleh karena itu, Trio Wiramon berharap semua pihak menghormati putusan-putusan yang sudah ada dan jangan ada pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu negative.

“Apalagi setelah kami melihat beberapa media dan masyarakat yang mengaku sebagai aktifis yang mengatakan perkara Pak Asyura belum ada titik terang, titik terang bagi siapa maksudnya, kan sudah ada putusan hormati dong, ini tanpa dasar menyebarkan isu miring, seolah-olah mereka tidak hormat pada putusan hakim, kalau ada yang menyebarkan Hoax maka kami tidak segan-segan membawanya ke ranah hukum,” ujar Trio Wiramon dan diamini Edwar Kelvin.

Terpisah, salah satu masyarakat Karimun yang sempat diwawancari mengatakan agar dapat legowo.

“Kami harap pak Asyura untuk Legowo, beliau kan anggota Legislatif yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, kurang lebih satu tahun lagi kita pemilihan, sudah saatnya kita bergandeng tangan,” harapnya.

Sebelum gugatan perkara perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri, Muhammad Asyura sudah pernah membawa perkara pemberhentian dirinya selaku Ketua DPRD pada ranah Peradilan Tata Usaha Negara, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 295 K/TUN/2017 pada 10 Agustus 2017 menolak Gugatan Asyura yang pada prinsipnya menyatakan perkara A quo adalah sengketa politik Ketatanegaraan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. (Parulian Turnip)