Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim saat diwawancarai wartawan, Jumat (14/7/2017) pagi
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim saat diwawancarai wartawan, Jumat (14/7/2017) pagi (ian)

Karimun, Lendoot.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada orang tua murid untuk membeli seragam sekolah bagi anak-anaknya, Jumat (14/7/2017).

Hal tersebut setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan Disdik Provinsi Kepri, melakukan hearing untuk membahas pengadaan baju seragam sekolah bersama anggota DPRD Provinsi Kepri Daerah Pemilihan Karimun yang turut dihadiri oleh Ketua pelaksana Tim Saber Pungli, Kompol Hary Andreas, di ruang Cempaka Putih perkantoran Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Kita serahkan wewenang sepenuhnya kepada orang tua untuk membeli seragam sekolah anaknya sendiri. Pihak sekolah tidak diijinkan untuk terlibat dalam pengadaan seragam,” kata Bakri, Jumat (14/7/2017).

Bakri menjelaskan, dalam hearing telah disampaikan mengenai permasalahan yang saat ini menjadi polemik, yaitu tentang pengadaan baju seragam sekolah. Dimana didalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, pihak sekolah tidak diperbolehkan untuk menjual seragam sekolah.

Akibatnya, pengadaan baju seragam dimasing- masing lembaga pendidikan tingkat Dasar, Pertama maupun Menengah tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak sekolah, karena telah dilarang dan apabila dilanggar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Kabupaten Karimun yang juga menjabat sebagai Wakapolres Karimun Kompol Hary Andreas mengatakan bahwa dirinya telah memberikan solusi didalam pertemuan yang dilaksanakan kemarin tersebut. Solusi yang diberikan adalah, dengan meminta pihak sekolah menjadi fasilitator pengadaan baju untuk siswa baru.

“Solusinya, pihak sekolah cukup menfasilitasi antara pihak orang tua murid dan penyedia jasa pembuatan baju seragam, sehingga tidak terlibat langsung didalam pengadaan baju seragam itu. Dengan begitu orang tua tidak perlu membayar ke sekolah dan indikasi terjadinya pungli tidak ada,” kata Harry Andreas saat ditemui, Kamis (13/7/2017) kemarin. (ian)