Penghargaan APE diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA)
Penghargaan APE diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA).

Karimun, Lendoot.com – Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kabupaten Karimun di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018), yang dituding memalukan daerah karena jauh dari kenyataan, dikuatkan dengan fakta lain yang cukup mengejutkan.

Salah satunya tidak terurusnya penanganan masalah kekerasan pada perempuan dan kekerasan pada anak karena leading sektor penanganan kasus-kasus tersebut, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindunga anak) Karimun, tidak berjalan maksimal.

Salah satunya, dengan pernyataan mundurnya Ketua Harian P2TP2A, Erwan Muharuddin. “Surat (pengunduran diri, red), minggu kemarin saya kirim ke Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA,” jelas Erwan kepada Lendoot.com, sore tadi.

Alasan mundurnya Erwan, karena dirinya merasa tidak mampu meyakinkan banyak orang. “Terutama saya tak mampu meyakinkan pemerintah dan DPRD Karimun bahwa P2TP2A itu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya. Didesak tentang alasan lainnya, Erwan memilih tidak berkomentar lebih jauh.

Hanya saja, dari informasi yang diterima Lendoot.com, bubarnya pengurus P2TP2A karena tidak ada dukungan pemerintah, terutama soal anggaran operasional serta perangkat lainnya, seperti gedung atau sekretariat.

Atas dasar kondisi ini, menguatkan pernyataan Ketua Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPRD Karimun Nyimas Novi Ujiani sebelumnya.

“Di satu sisi kami senang daerah kita dapat penghargaan, tapi di satu sisi banyak hal yang harus sama-sama kita benahi. Agar apa yang kita raih dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai memalukan bupati itu sendiri,” ujarnya.

APE merupakan penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Sementara, kata Nyimas, daerah belum layak mendapatkannya. Nyimas menambahkan, pertimbangan itu di antaranya; di daerah ini pihak yang berurusan dengan APE justeru tidak diperhatikan sebagaimana mestinya.

“Seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlingan Perempuan dan Anak) di sini saja tidak ada gedungnya. Malah kabarnya, karena tak ada dana operasional sekarang pengurusnya ingin berhenti semua,” terangnya.

Nyimas menambahkan, dengan kondisi ini membuktikan pemerintah daerah tidak tanggap terhadap masalah yang terjadi. “Artinya, penghargaan APE itu tidak ada artinya kalau sebenarnya masalah dan kasus di lapangan tidak ditangani. Pihak yang diberikan tanggungjawab saja diabaikan, bagaimana bisa tertangani kasus-kasusnya itu,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Karimun, Khaeroni yang coba dikonfirmasi terkait hal ini, masih belum mendapat tanggapan. (muhdsarih)