Kapal Win Long dengan nomor lambung BH 2998
Kapal Win Long dengan nomor lambung BH 2998

TAJUK

Kabar penangkapan kapal berbendera asing, Win Long BH 2998 di Selat Philip dekat Pulau Nipah oleh Kanwil DJBC Karimun, Jumat (23/2/2018) siang, membuat seantero negeri, geger. Bahkan melalui siaran pers, dunia mengetahuinya.

Media online dan media televisi nasional ramai-ramai yang menyiarkan langsung (live) terkait dugaan ada 3 ton sabu-sabu dalam kapal tersebut, makin bertambah heboh. Kemasyhuran Karimun yang kebetulan lokasi beradanya Kanwil DJBC, juga makin dikenal.

Kelanjutannya apa? Hingga, Minggu (25/2/2018) sore, genap sudah tiga hari tim Satgatsus dan Bea Cukai Kepri itu masih bekerja melakukan penyisiran di kapal Win Long BH 2998 tersebut. Lagi-lagi yang diduga membawa sabu-sabu sebanyak tiga ton.

Kabar belum ditemukannya sabu-sabu ini diakui oleh Humas DJBC Kepri, Refly Silalahi dalam pesan grup WA yang menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat hasil pencaharian yang positif.

“Saat ini kami masih menunggu perkembangan dari lapangan. Kami dan teman-teman dari kepolisian masih menelisik kapal ini inci demi inci untuk mendapatkan narkoba yang diinformasikan,” kata Refly Silalahi.

Refly Silalahi meminta kepada seluruh awak media untuk dapat bersabar hingga pemeriksaan berakhir tuntas.

Tak diketahui sejak awal sumber kabar yang menyebutkan ada tiga ton sabu-sabu dalam kapal tangkapan tersebut. Hanya saja, kabar yang kadung beredar tak dapat membendung lagi kegalauan masyarakat luas.

“Indonesia dijajah narkoba..!” Demikian tulis satu akun media sosial menyikapi kabar tangkapan tiga ton sabu-sabu tersebut.

Cap hebat juga sudah terlanjur disematkan netizen kepada aparat yang dianggap sukses menegah masuknya narkoba tersebut.

Belakangan, tak kunjung jelasnya kasus tersebut menuai protes masyarakat. Kecurigaan tak beralasan mulai muncul. Bahkan ada netizen yang menaruh curiga berlebihan yang bernada menuduh bahwa tiga ton barang haram tersebut telah raib.

Atas kondisi ini, aparat penegak hukum secepatnya harus melakukan klarifikasi terkait kabar tersebut. Tujuannya, agar tidak terjadi simpang siur kabar yang justeru akan merusak kredibilitas aparat penegak hukum, khususnya aparat yang bertugas mencegah masuknya barang haram tersebut. (*)