Jakarta – Permasalahan perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi problem perumahan bagi rakyat sulit teratasi. Lahan yang terbatas dengan harga yang relatif mahal menjadi problemnya. Problem terbesar lainnya adalah sisi akses pembiayaan.
Mengatasi masalah akses pembiayaan ini, Pemerintah menggandeng Bank Dunia. Melalui Program National Affordable Housing Program (NAHP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bersama Bank Dunia berkolaborasi membantu sebanyak 263.520 unit rumah masyarakat di seluruh Indonesia.
Tujuan utama Program NAHP adalah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sudah berjalan belasan tahun.
Demikian diungkapkan Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan, M Hidayat seperti lendoot.com kutip dari pu.go.id, Kamis (25/5/2023). Proyek NAHP telah berhasil mencapai dan memenuhi sebagian besar indikator proyek dalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama serta melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Program ini melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni,” ujar M Hidayat.
Hidayat yang juga menjelaskan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Kendati demikian, seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan yang semakin berat.
“Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan dari Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang berkelanjutan dan terobosan yang signifikan agar masyarakat akan terus menemui kesulitan untuk mendapatkan hak atas rumah layak huni,” terangnya. (*/rsd)