Bupati Karimun Aunur Rafiq saat diwawancarai wartawan di kediaman dinasnya, Kamis (30/3/2017). (iyan)
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat diwawancarai wartawan di kediaman dinasnya, Kamis (30/3/2017). (iyan)

Karimun, Lendoot.com – Hingga saat ini sejak diberlakukannya tarif pas pelabuhan yang baru dari Rp 2.500 menjadi Rp 5.000, pihak Pelindo I Cabang Tanjungbalai Karimun dengan Pemda Karimun melalui PT Karya Karimun Mandiri sebagai BUP (badan usaha kepelabuhanan), belum menemukan titik terang terkait pembagian bagi hasil dari pass pelabuhan tersebut.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang ditemui di rumah dinasnya, Kamis (30/3/2017) siang mengatakan, belum sepakatnya PT Pelindo dengan Pemkab Karimun terkait pembagian hasil dari tarif pass pelabuhan ini, karena ada item yang belum menjadi kesepahaman.

“Ada item yang belum deal (sepakat-red), tapi sudah kita sampaikan dalam rapat tadi malam. Bahwa untuk pembagiannya kita arahkan seperti yang lalu (60-40) tapi tanggung jawab mungkin akan diporsikan secara proforsional, mungkin di situ yang akan menjadi titik temu,” kata Rafiq.

Rafiq mengungkapkan bahwa keinginan pemerintah daerah terkait pembagian dari tarif pass pelabuhan ini 60-40, yakni untuk pemasukan daerah 60 persen sedangkan untuk Pelindo 40 persen.

“Walaupun otoritasnya pengelolaan pelabuhannya adalah Pelindo, tapi kita (pemda) memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi jangan mentang-mentang Pelindo kita jadi lepas tangan,” ucap Rafiq.

Sebagaimana diketahui bersama, sejak pertengahan Desember tahun 2016 lalu tarif untuk pas pelabuhan telah naik menjadi Rp 5.000 yang sebelumnya hanya Rp 2.500. Namun hingga saat ini pihak Pelindo belum melakukan pembagian hasil dari tarif pass pelabuhan tersebut. (ian)