Ilustrasi
Ilustrasi (google)

TAJUK – Program Imunisasi Measles (campak) Rubella (MR) di Kabupaten Karimun sudah mulai dicanangkan.

Itu ditandai dengan pembukaan oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq di SMP Negeri 2 Tebing Binaan, Sei Bati Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing belum lama ini.

Meski sudah resmi dicanangkan, program Imunisasi MR masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih adanya himbauan dari Majelis Ulama Indonesia pusat terkait kehalalan dari obat tersebut.

Seperti yang terlampir dalam surat himbauan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karimun dengan nomor surat 11/MUI-KK/VIII/2018.

Surat itu ditujukan langsung kepada Bupati Karimun yang isinya agar dilakukan penundaan vaksin MR ke sekolah-sekolah.

Setelah adanya surat himbauan tersebut, Pemkab Karimun sempat menunda kelanjutan program vaksinasi, Imunisasi Measles/Campak dan Rubella (MR) ke sekolah-sekolah.

Itupun setelah adanya pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat di media nasional mengenai belum adanya kepastian halal dari vaksin tersebut.

Tak lama setelah itu, program imunisasi MR kembali dilanjutkan setelah MUI mengambil sikap, namun sikap MUI tidak menyebutkan apakah vaksin tersebut halal atau tidak halal.

Kondisi ini tentunya membuat para orang tua setengah hati untuk melakukan imunisasi MR kepada anaknya, bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian orang tua akan menolak anaknya untuk diimunisasi.

Memang pemberian Imunisasi MR kepada anak perlu dilakukan. Itu untuk melindunginya dari penyakit kelaianan bawaan, seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan.

Tapi jika kandungan dalam obat tidak aman untuk anak dapat membahayakan bagi anak tersebut. Karena Measles dan Rubella adalah penyakit infeksi melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus.

Adapun Efek samping pemberian imunisasi MR amat bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Efek samping yang paling sering dan umum terjadi pada anak adalah demam.

Untuk itu, kekhawatiran para orang tua ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas Kesehatan dan MUI harus bisa memberikan kepastian kepada masyarakat apakah vaksin tersebut layak untuk kesehatan. (*)