Karimun, Lendoot.com – Kasus kekerasan terhadap perempuan sepertinya jarang diketahui terjadi di Karimun. Padahal, kasus ini banyak terjadi namun jarang terekspose dan tertangani sebagai mestinya. Alasannya, instansi atau lembaga yang bertanggungjawab atas kasus tersebut tidak dapat banyak berbuat.

Kondisi ini diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani kepada wartawan, Senin (30/10/2017). “Kasusnya banyak, cuma tidak terekspose karena tidak ada tempat bagi korban perempuan untuk mengadu. Yang pantauan dan laporan ke saya saja ada beberapa kasus, tapi korban kesulitan melaporkannya,” ungkap Nyimas.

Sebenarnya, kata Nyimas, pemerintah daerah sudah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karimun. Hanya saja, tambahnya, sampai saat ini belum berfungsi sempurna.

“Karena saya memantau tidak sesuai standar dan aturan yang ada. Di kantor P2TP2A itu mestinya harus dilengkapi adanya kantor khusus. Harus ada psikolog, pengacara, petugas administrasi dan petugas siaga di tempat,” papar Nyimas.

Nyimas menilai sekarang ini, P2TP2A tidak berjalan sama sekali. “Tidak ada perannya sama sekali terhadap kasus yang timbul,” ujarnya.
Sementara pihak kepolisian yang juga memiliki gugus tugas terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, dusebutnya belum sepenuhnya bisa diharapkan. “Alasannya, masyarakat kita apalagi kaum perempuan itu takut kalau berurusan ke polisi. Di sinilah peran penting P2TP2A mendampingi para korban saat memberikan laporan,” katanya.
Nyimas menegaskan, bahwa Fraksi PKB harus menyuarakan hal tersebut agar kesadaran dari pemerintah daerah terhadap nasib kaum perempuan. Kesadaran dimaksudkannya, di antaranya; komitmen yang jelas dalam perlindunga hukum terhadap perempuan, menyosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya wadah perlindungan hukum tersebut.
“Kami harus menyuarakan ini. Kami minta Pemkab Karimun menganggarkan untuk itu semua. Anggaran untuk penguatan P2TP2A. Ini demi terwujudnya tenaga terlatih dan yang dilatihnya juga ada. Termasuk menggiatkan sosialisasi terkait keberadaan P2TP2A itu. Ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya,” pungkasnya
Selain hal di atas, wujud perhatian pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, kata Nyimas, juga harus dalam bentuk aturan hukum di daerah. “Pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang tentang perlindungan perempuan dan anak itu wajib ada. Ini sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat kira,”

Mengenai angka kasus yang disebutkan mulai marak, Nyimas sendiri belum mengantonginya. Pasalnya, pihak P2TP2A juga tidak pernah membeberkan ke publik terkait kasus-kasus yang pernah ditangani. (*)