Jakarta – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa model Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah terbukti efektif dalam menyediakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Justice Action Coalition (PTT JAC) di Madrid, Spanyol, pada Selasa (11/11/2025).
Posbankum merupakan bagian dari upaya Indonesia menghadapi tantangan berat keterbatasan sumber daya dalam menyediakan layanan keadilan yang berpusat pada masyarakat.
Dominasi Kasus dan Capaian Posbankum Desa
Data real time dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI menunjukkan bahwa Posbankum telah menangani lebih dari 2.062 kasus di seluruh Indonesia. Dominasi kasus yang ditangani meliputi:
Sengketa tanah
Utang piutang
Pidana ringan
Perselisihan warga
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Pembentukan Posbankum merupakan implementasi dari salah satu misi Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut Astacita, yang berfokus pada akses terhadap keadilan. Posbankum ini dibentuk di tingkat desa melalui kerja sama Kemenkum RI dengan Mahkamah Agung RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI.
Hingga saat ini, Kemenkum telah mendirikan lebih dari 70 ribu Posbankum Desa, dengan target mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.
Layanan Gratis dan Penguatan Paralegal
Posbankum dibentuk di tingkat desa untuk melayani secara gratis informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi. Selain itu, Kemenkum RI juga mendorong organisasi advokat untuk menyediakan layanan pro bono (bantuan hukum gratis) bagi warga desa.
Untuk mendukung inisiatif ini, Kemenkum RI bekerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) telah melatih lebih dari 120 ribu Paralegal dan kepala desa sebagai Juru Damai.
Usulan Kerja Sama Global
Di hadapan delegasi PTT JAC, Supratman mengusulkan penguatan koalisi melalui tindakan nyata dan kolaborasi yang intensif.
“Kami mengusulkan untuk mengintensifkan kerja sama melalui peningkatan kapasitas yang dirancang khusus (tailor-made capacity-building),” tuturnya.
Menkum mengusulkan bantuan teknis bagi anggota Koalisi Akses Keadilan untuk mendukung kapasitas mereka dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua. PTT JAC sendiri merupakan aliansi multi-pemangku kepentingan yang beranggotakan 21 negara, termasuk Indonesia, Kanada, Jerman, dan AS. (*/rsd)
Artikel ini telah tayang di InfoPublik.id berjudul Menteri Hukum: Posbankum Terbukti Efektif Sediakan Akses Keadilan