Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menyampaikan kata sambutan di pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Kundur Utara
Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menyampaikan kata sambutan di pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Kundur Utara (Riandi)

Karimun, Lendoot.com – Pemkab Karimun akan segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang pendidikan ekstrakurikuler yaitu tentang pendidikan bahaya narkoba. Itu disampaikan langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyikapi maraknya peredaran narkoba yang terjadi saat ini.

“Kami tadi bertemu dengan kepala BNNP provinsi, mereka menyarankan agar kepala daerah mengeluarkan peraturan bupati tentang pendidikan ekstrakurikuler yaitu tentang pendidikan bahaya narkoba. Nantinya dapat kita integrasikan dengan pendidikan Budi pekerti, kita bahas bersama-sama dengan tim yang akan masuk dalam kurikulum tambahan atau pelajaran ekstrakurikuler di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP,” kata Rafiq, usai membuka MTQ Kecamatan Kundur Utara, Selasa (27/2/2018).

Rafiq menjelaskan, kurikulum ini nantinya akan melibatkan dari pihak Polres Karimun untuk masuk di dalam kurikulum ekstrakurikuler di sekolah-sekolahan tersebut. Dan saran ini akan secepatnya dilaksanakan.

“Jadi dimintakan juga dari pihak polres untuk masuk ke dalam kurikulum ekstrakurikuler ini. Kita juga sudah mengkaji bagaimana kalau itu disinergikan dengan pendidikan budipekerti. Ini harus secepatnya, kita usahakan dalam tahun ajaran baru ini. Karena untuk memasukan kurikulum ini kita harus ikut prosedur dan tidak boleh memasukan dengan sesuka hati kita,” jelasnya.

Rafiq mengatakan, sistemnya memberikan kurikulum tambahan tentang bahaya narkoba, yang akan nantinya akan memberikan modul tersebut kepada para guru mata pelajaran. Kemudian guru mata pelajaran akan mengisi anak didiknya.

“Oleh karena itu akan dibuat suatu rumusan dan rumusan ini akan dilakukan oleh tim, tim yang akan dinilai oleh dinas pendidikan yang didalamnya termasuk dinas terkait yaitu dari BNNK Kabupaten Karimun,” katanya.

Sementara, untuk pendidikan ekstrakurikuler untuk tingkat SMA/SMK, dirinya akan berkoordinasi dahulu dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, karena itu bukan wewenang Bupati.

“Untuk SMA/SMK itu adalah kewenangan dari bapak gubernur. Karena batas kewenangan bupati adalah Sd, dan SMP,” ujarnya. (Riandi)