Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Karimun sedang menunjukkan berkas yang pernah dinilai pemerintah pusat untu APE. (muhdsarih)
Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Karimun sedang menunjukkan berkas yang pernah dinilai pemerintah pusat untu APE. (muhdsarih)

Karimun, Lendoot.com – Dituding penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk Kabupaten Karimun di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018),  tak sesuai fakta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun akhirnya angkat bicara.

Melalui Khaeroni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Karimun, pemerintah memberikan tanggapannya.

“Penghargaan APE ini bukan kita yang mengusulkan, tetapi pemerintah pusat yang memberikan penilaian. Mengenai tingkat keberhasilan, itu melalui penilaian yang obyektif. Dan, indikator penilaiannya banyak. Kita bekerja bukan mengharapkan penghargaan, tetapi melayani masyarakat,” jelas Khaeroni kepada Lendoot.com, siang tadi.

Perlu diketahui, APE merupakan penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Saat diwawancara, Khaeroni didampingi Kyushu Marina selaku Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Pony, Kasi Perlindungan Anak. Khusus sorotan tentang penghargaan yang bertolak belakang dengan fakta di lapangan, disanggah mereka.

Seperti misalnya, penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak dan kekerasan terhadap perempuan, pihaknya tidak bekerja sendiri. “Kalau untuk penanganan kasus-kasus itu, kita tidak bekerja sendiri, keroyokan. Hampir semua dinas teknis terlibat, termasuk kepolisian, P2TP2A juga unsur masyarakat lainnya,” jelas Marina.

Ketika ditanya tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang meningkat pada 2018 ini, Pony memberikan penjelasannya. Angka kasus yang tercatat tinggi berbeda dengan catatan dinasnya.

“Misalnya, ada kasus pencabulan yang korbannya 10 anak, itu tidak dihitung 10 kasus tetapi satu kasus atau kejadian. Tidak dihitung 10 kasus seperti misalnya di kepolisian misalnya. Dari catatan kami bukan 83 kasus anak tetapi 40 kasus dan itu semua tertangani,” jelas Pony.

Selanjutnya mengenai penilaian untuk mendapatkan penghargaan APE tersebut, bukan hanya pihaknya saja yang diwawancarai tim penilai pusat. “Di sana juga ada dinas-dinas lain, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan lain lain. Ada juga dari anggota DPRD Karimun juga wartawan. Jadi sangat objektif. Dan tidak hanya perlindungan perempuan dan anak, tetapi banyak obyek penilaian lainnya,” tambah Khaeroni.

Khaeroni mengakui ada satu kriteria penilaian yang tidak dapat dipenuhi Kabupaten Karimun, yakni ketiadaan shelter. “Tapi itu bertahap. Kan infrastruktur tidak bisa 100 terakomodir. Dengan yang ada kita optimalkan, ke depan mudah-mudahan teralisasi,” jelasnya.

Mengenai sorotan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial seperti penghargaan terhadap ibu-ibu PKK pada Peringatan Hari Ibu, lalu. Marina menjelaskan, output kegiatan pemberian penghargaan itu untuk memotivasi yang muda. “Untuk keteladanan kiprah ibu-ibu penggiat sosial untuk yang muda,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Lendoot.com, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani, Kamis (20/12/2018), menyayangkan penghargaan APE didapat Kabupaten Karimun, padahal katanya, kenyataannya jauh panggang daripada api.

“Satu sisi kami senang daerah kita dapat penghargaan, tapi di satu sisi banyak hal yang bertolak belakang dengan kenyataan,” ujarnya. (muhdsarih)