Karimun, Lendoot.com – Pihak Kelurahan Gading Sari mengaku tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi apapun terkait aktivitas pengerukan tanah (bukit) tempat objek wisata Pantai Gading.

Hal ini dikatakan oleh Lurah Gading Sari, Bolkya Ayadi ketika dikonfirmasi mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi kepada aktifitas pengerukan bukit tersebut.

Menurutnya, untuk mengantongi izin dalam aktifitas tambang apapun termasuk pengerukan tanah, harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat dalam hal ini pihak Kelurahan.

“Kalau perizinan kan sekarang sudah tidak di Kabupaten lagi dan diambil alih oleh Provinsi. Namun walaupun diambil alih tapi tetap harus ada rekomendasi dari kami. Sementara sampai saat ini kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk aktifitas pengerukan tanah itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, dipastikan aktifitas pengerukan tanah di objek wisata Pantai Gading itu adalah illegal karena tidak memiliki izin dari Pemerintah setempat.

Ayadi menjelaskan, sebelumnya dari pihak Kelurahan Pantai Gading telah melakukan tindakan teguran kepada pelaku pengerukan dan sudah sempat melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar menghentikan aktifitas tersebut, namun tidak ada tindak lanjut dan pengerukan tetap saja dilakukan.

“Kami pernah melakukan peneguran kepada mereka, namun tetap saja melakukan pengerukan. Ini sangat negatif dampaknya, selain merusak objek wisata juga merusak jalan utama masyarakat. Aspal semakin rusak, lubang di mana-mana. Warga pun sudah makin mengeluh dengan kondisi kerusakan jalan akibat truk yang lalu lalang,” jelasnya.

Ahyadi mengherankan aktivitas pengerukan lahan tersebut yang merupakan berstatus lindung. Padahal beberapa bulan sebelumnya telah dilakukan sosialisasi dari Kejaksaan melalui Cabjari Tanjungbatu tentang sadar hukum.

“Yang makin buat saya heran, lokasi itu kan kini berstatus hutan lindung. Padahal sudah ada sosialisasi dari Kejaksaan melalui Cabjari Tanjungbatu tentang sadar hukum. Bahwa beberapa titik termasuk di Gading Sari itu jadi hutan lindung atas keputusan menteri, sehingga tidak boleh digarap. Sekarang ada aktifitas pengerukan pula,” ucapnya.

Oleh karena itu, masyarakat menyerahkan persoalan ini dan meminta kepada Lurah Pantai Gading ada ketegasan dan tidak lagi membiarkan aktifitas yang diduga illegal itu. (Riandi)