Site icon Lendoot.com | Trend Berita Karimun Kepri

Pendapatan Retribusi IMB di Karimun Rp146,9 Juta Hilang, Gara-gara Dinas PUPR, Bappenda dan DPMPTSP Karimun Tak Kompak

Ilustrasi Retribusi IMB. (ft pajakid.)

Ilustrasi Retribusi IMB. (ft pajakid.)

Karimun, Lendoot.com – Potensi pendapatan daerah sebesar Rp146,9 juta lebih dari retribusi IMB (izin mendirikan bangunan) di Pemkab Karimun diduga hilang.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan diantaranya berisi tentang  revisi tarif retribusi IMB.

Sayangnya, karena alasan ketidaktahuan dan tidak disosialisasikan dengan baik, Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) memungut retribusi IMB tersebut hanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun kehilangan memperoleh pendapatan retribusi IMB sebesar Rp146.938.601,93.

Kabar ini berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.

Isi hasil wawancara di LHP BPK RI tersebut berisi dengan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR dan operator aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) PUPR diketahui bahwa untuk pengenaan tarif Retribusi IMB menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Perbup Karimun Nomor 3 Tahun 2013.

Lebih lanjut diketahui bahwa prosedur pemungutan retribusi IMB adalah Operator SIMBG PUPR melakukan penghitungan retribusi IMB yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi.

Dalam LHP tersebut, konfirmasi kepada Dinas PUPR juga dilakukan hanya secara lisan. Jawaban secara lisan dari Dinas PUPR adalah tidak merevisi perubahan tarif pada retribusi IMB.

Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara Bapenda dan Dinas PUPR, dimana Dinas PUPR berpendapat bahwa perubahan tarif yang akan direvisi Bapenda adalah Perbup Nomor 3 Tahun 2013, sedangkan yang akan dilakukan revisi tarif oleh Bapenda adalah perubahan tarif atas Perda Nomor 9 Tahun 2011.

 Hasil pemeriksaan atas dokumen rekomtek, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, dan Operator Aplikasi SIMBG Dinas PUPR, diketahui bahwa, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2020 dan tidak ada pemberitahuan ataupun sosialisasi dari Bapenda.

Dampaknya, tarif retribusi yang masih dikenakan pada Wajib Retribusi Tahun 2021 masih mengacu pada Perbup Nomor 3 tahun 2013.

Kemudian  dilakukan penghitungan ulang atas retribusi IMB dengan tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020 dari Maret sampai Agustus 2021.

Hasil penghitungan diketahui terdapat selisih penerimaan retribusi IMB yang seharusnya dikenakan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 dengan yang dikenakan kepada WP di Tahun 2021 menggunakan dasar Perbup Nomor 3 Tahun 2013 sebesar Rp146.938.601,93.

Dari rincian tersebut besarannya tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karimun Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Perlu diketahui uraian tugas dinas daerah pada menyatakan bahwa Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan ini tidak dilakukannya.

Secara umum, kondisi hilangnya potensi PAD dari retribusi IMB tersebut disebabkan, pertama, Kepala DPMPTSP dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tidak memedomani Perda Nomor 4 Tahun 2020 dalam memverifikasi dan menerbitkan SKRD.

Kedua, Kadis PUPR dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tidak memedomani Perda Nomor 4 Tahun 2020 dalam menghitung retribusi IMB.

Ketiga, tidak ada koordinasi antara Bapenda dengan Dinas PUPR dan DPMPTSP dalam proses usulan revisi regulasi dan penerapan regulasi yang telah ditetapkan belum maksimal.

 Di LHP BKP tersebut, Kepala DPMPTSP menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi.

Demikian juga Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan karena Dinas PUPR dalam memberikan hasil perhitungan Retribusi IMB masih menggunakan Perbup Nomor 3 Tahun 2013.

Terakhir, Kepala Bapenda menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi.

Di Akhir LHP terkait hal ini, BPK merekomendasikan Bupati Karimun agar memerintahkan, Pertama, Kepala DPMPTSP untuk menerbitkan SKRDKB atas retribusi IMB kepada Wajib Retribusi karena kesalahan tarif yang ditetapkan sebesar Rp146.938.601,93.

Kedua, Kepala DPMPTSP dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP untuk lebih cermat dalam verifikasi dan penerbitan SKRD yang sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020.

Ketiga, Kadis PUPR dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP untuk berkoordinasi dalam menghitung retribusi IMB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala DPMPTSP untuk meningkatkan koordinasi dalam proses penetapan dan penerapan revisi Perda. (*/msa)

Exit mobile version