Karimun, Lendoot.com – Saat ini Pemkab Karimun telah mengusulkan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, Rosmawati mengatakan pengajuan rumah MBR merupakan salah satu solusi dari pemerintah setempat terhadap penetapan enam lokasi sebagai kawasan permukiman kumuh untuk ditangani secara serius dan komprehensif.

“Ya, kemarin saya sudah ke Jakarta, dari Kementrian meminta pemerintah harus menyiapkan lahan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Rosmaini di Tanjungbalai Karimun, Senin (21/5/2018).

Selain mengajukan rumah MBR tersebut, pihaknya juga saat ini masih menunggu pengesahan perda oleh Pansus DPRD tentang lokasi kumuh di Karimun yang berada di dua Kecamatan yakni Kecamtan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas mencapai 4,97 KM.

“Ada dua Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral dengan luas 4,97 KM saat ini perdanya lagi dibahas di pansus terkait lokasi kumuh,” katanya.

Ia juga mengatakan rumah MBR nantinya akan langsung dibangun oleh Pemerintah pusat melalui kementrian PUPR di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Penerima MBR nantinya juga harus melalui SK dari kepala daerah setempat.

“Mereka yang membangun, penerimanya harus di SK kan Bupati By Name By Adress. Ini kita usulkan,” katanya.

Secara teknis, dirinya belum mengetahui secara pasti mekanisme pembangunan rumah MBR tersebut dan mekanisme penetapannya.

Kendati demikian, estimasinya MBR tersebut menyerupai program kerja Gubernur DKI Jakarta tentang rumah DP 0%.

“Seperti apa kita kan belum terima, daerah lain hanya Jakarta, teknisnya seperti apa kita belum tahu, kan ada regulasinya,” katanya.

Salah satu yang menjadi syarat utama dalam pengajuan rumah MBR tersebut, katanya lagi ialah status tanah yang akan dibangun rumah tersebut harus bebas dari sengketa. (ian)