Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat diwawancarai wartawan
Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat diwawancarai wartawan (ian)

Karimun, Lendoot.com – Terkait penanganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karimun yang tersandung tindak pidana korupsi masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Bupati Karimun Aunur Rafiq saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu oleh awak media.

Rafiq mengatakan, ada 8 hingga 12 PNS dijajarannya yang telah terlibat kasus korupsi. Namun, Pemerintah Kabupaten Karimun masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hal tersebut.

“SKB tiga Menteri kita masih menunggu. Karena prosesnya sampai Desember akhir. Ada delapan sampai 12 orang (ASN terlibat korupsi),” katanya.

Rafiq menjelaskan, SKB tersebut telah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana dan masih dalam proses di MK.

“Jika putusan MK belum keluar maka sesuai aturan yang ada di SKB itu, Pemda akan menindaklanjutinya,” ujar Rafiq. (Riandi)