Banner lawan korupsi. (ist/net)
Banner lawan korupsi. (ist/net)

Lendoot.com – Perbuatan korupsi kerap menghantui para pejabat dan pegawai di pemerintahan. Pejabat perlu mengetahui perbuatan korupsi yang kerap banyak dilakukan di antaranya; perjalanan dians fiktif.

“Dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas yang dibuat, padahal orang yang bersangkutan tidak berangkat, itu merupakan celah untuk melakukan perbuatan korupsi di pemerintahan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri melalui Kasi Penkum, Wiwin Iskandar SH, MH seperti dilansir jurnalkepri.com, Sabtu (11/3/2017).

Dari awal kalau sudah ada niat tidak baik dalam pelaksanaannya, kata Wiwin, bukan hanya perjalanan dinas fiktif saja, melainkan juga kegiatan di pemerintahan lainnya. Misalnya, pelaksanaan kegiatan yang di-mark up, pekerjaan fiktif dan lainnya.

Wiwin mengungkapkan baru-baru ini dua dinas di Pemerintah Provinsi Kepri telah mengajukan kepada Kejati Kepri untuk meminta pendampingan hukum dalam melakukan pelaksanaan kegiatan di instansinya untuk tahun 2017 ini.

“Sementara baru Pokja ULP Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemprov Kepri yang telah lakukan koordiansi dan audensi dengan TP4D Kejati Kepri,” ungkapnya.

Wiwin juga menuturkan ada pun tujuan TP4D Kejati Kepri ini ialah untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dalam pembangunan, melalui upaya-upaya pencegahan prefensif dan persuasif baik ditingkat pemerintah daerah maupun pusat dimasing-masing wilayah hukum. (*)