Tanjung Pinang, Lendoot.com – Pembukaan pintu masuk hewan ternak dari daerah luar ke Provinsi Kepulauan Riau disambut hangat para pedagang dan peternak sapi, khususnya di Tanjungpinang-Bintan.
Salah satunya, Ketua Persatuan Pedagang Peternak Sapi dan Kambing Tanjungpinang-Bintan, Thamrin. Dia mengatakan sudah lima bulan lebih pedagang tidak membeli sapi dari luar daerah.
“Semakin cepat dibuka, akan sangat bagus, kami sangat menyambut gembira kebijakan ini,” kata Thamrin, Rabu (5/10/2022).
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi dan kambing, pedagang akhirnya beralih ke daging beku atau daging es yang kurang diminati masyarakat. Dampaknya terjadi penurun pendapatan para pedagang hingga 70 persen.
Thamrin meminta agar Satgas PMK Kepri tidak hanya membuka pintu masuk sapi potong, tapi juga sapi ternak dengan tidak memandang zonasi PMK.
Selama ini kata Thamrin, pedagang hanya memasok sapi dari Lampung, Sumbar, Jambi, dan Palembang yang saat ini masih berada di zona kuning dan merah.
“Saat ini yang zona hijau itu baru daerah Indonesia Timur, resiko matinya tinggi dan biaya pengirimannya mahal, kita tidak berani mengambil resiko itu,” tuturnya.
Thamrin menerangkan, setiap harinya, kebutuhan daging segar di Kepri paling sedikit tujuh ekor dan tidak bisa dipenuhi sapi asal Anambas dan Natuna.
Sapi di dua daerah ini merupakan sapi bali yang ukuran dan bobot dagingnya kecil sementara harganya sangat mahal.
“Kebutuhan sapi potong per hari itu minimal 7 ekor, sementara populasi Anambas dan Natuna paling 1.000 ekor termasuk induk dan anak sapi,” terangnya.
“Sapi yang diternakkan di Anambas dan Natuna itu ukuran kecil, bobot dagingnya hanya 60 kilo sementara kita beli Rp18 juta, coba bayangkan berapa kita jual per kilonya?,” lanjutnya.
Pedagang pun berharap, Satgas PMK sudah bisa menormalkan pengiriman sapi dari luar daerah paling lama akhir November mendatang.
Ia menyatakan bahwa pedagang dan peternak siap menanggung resiko jika ada sapi yang terkonfirmasi PMK.
“Kami siap menjalankan protokol kesehatan, kalau perlu dibuat surat pernyataan bersedia menanggung sendiri jika ada sapi terkonfirmasi PMK,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas PMK Kepri, Adi Prihantara menyampaikan bahwa pemerintah telah mengizinkan pedagang mendatangkan sapi dari luar daerah yang sudah bebas PMK.
Kendati demikian, hewan yang didatangkan mesti untuk dipotong bukan untuk diternakkan.
“Dari daerah zona yang memang bebas PMK boleh masuk, tapi yang PMK nya masih berkembang boleh masuk dengan syarat yang ketat untuk dipotong bukan untuk ternak,” katanya seperti dikutip dari sijorikepri, Senin (3/10/2022).
Adi mengakui, penutupan pintu distribusi sapi dari Lampung dan Jambi sangat memberatkan pedagang karena harus mendatangkan sapi dari Bali. (*/nue)