Penumpang yang turun dari kapal di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, kemarin. (ian)
Penumpang yang turun dari kapal di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, kemarin. (ian)

Karimun, Lendoot.com – Sejak diberlakukan tarif pass masuk Pelabuhan Domestik dari Rp 2500 menjadi Rp 5000 pada akhir Desember 2016 Tahun lalu, sampai saat ini belum ada pembagian yang jelas untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Fraksi partai Golkar, Yusuf Sirat saat ditemui Lendoot.com disela-sela hearing dengan Dinas Perhubungan, BUP dan Badan pendapatan Daerah di kantor DPRD Karimun kemarin.

“Sejauh ini Pelindo belum melakukan perubahan MoU atau kontrak baru terhadap kenaikan tarif pass pelabuhan Rp 2.500 ke Rp 5.000, hal-hal seperti ini kan merugikan daerah,” kata Yusuf Sirat.

Yusuf Sirat mengatakan, apabila pihak Pelindo tidak memberikan kontribusi tambahan dari kenaikan pass pelabuhan yang sudah menjadi Rp 5.000. Pihaknya akan melakukan pembahasan kembali dan tidak menutup kemungkinan kenaikan tersebut akan ditinjau kembali.

“Ini masih dalam pembahasan di DPRD, tapi kalau memang Pelindo tindak memberikan kontribusi tambahan atas naiknya tarif pas pelabuhan tersebut, kenaikannya perlu kita tinjau kembali lah,” ucap Yusuf Sirat.

Sebagaimana diketahui bersama, kenaikan tarif pas di Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun dari Rp 2.500 ke Rp 5.000 sempat mendapat penolakan dari masyarakat Karimun karena dianggap memberatkan. Namun setelah dilakukan kesepakatan antara Pelindo, BUP dan Pemerintah Daerah dengan beberapa persyaratan kenaikan tersebut disetujui. (ian)