Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menerima kunjungan OJK Provinsi Kepri di ruang rapat Bupati
Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat menerima kunjungan OJK Provinsi Kepri di ruang rapat Bupati

Karimun, Lendoot.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri melakukan sosialisasi mewaspadai investasi ilegal. Sosialisasi itu dilakukan saat berkunjung ke Pemkab Karimun, Rabu (21/3/2018) siang.

Pada kegiatan itu para pejabat dan masyarakat Kabupaten Karimun diminta berhati-hati dengan iming-iming yang ditawarkan oleh suatu perusahaan melalui jalur investasi.

Bahkan berdasarkan data OJK Provinsi Kepri, seorang pejabat di Karimun pernah terlibat ke dalam perusahan investasi.

“Saya lupa pejabatnya eselon berapa. Tapi ada di Karimun ini pejabat dalam tiga bulan sudah dapat satu mobil Toyota Alphard. Namun di bulan keempatnya dia mulai dikejar-kejar,” kata Kepala OJK Provinsi Kepri, Ridwan.

Pada kesempatan tersebut Ridwan menyebutkan jika masyarakat ditawarkan unutk berinvestasi oleh suatu perusahaan maka harus melihat terlebih dahulu kejelasannya. Selain itu masyarakat juga harus berpikir dengan logis mengenai besaran keuntungan yang ditawarkan jika berinvestasi.

“Ciri-ciri perusahan investasi yang wajar perijinannya jelas dan kewajaran keuntungan. Jika ingin mengetahui perusahaan investasi ada perijinannya ada atau tidak, bisa menghubungi call center di nomor 157 yang akan membantu memberikan penjelasan,” tambahnya.

Berdasarkan data Direktorat Krimsus Polda Kepri, beberapa entitas yang telah atau pernah beroperasi di wilayah kantor OJK Kepri diantaranya PT. MAI (Maju Aset Indonesia), Dream for fredom, UN SWISSINDO, PT Tecno Finance, PT Milimor Mitra Mandiri dan Pollywood International indonesia.

Sementara itu Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyambut baik akan sosialisasi yang dilaksanakan oleh OJK. Ia berharap, masayarkat Karimun dapat bijak dalam menanggapi adanya perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan yang besar.

“Jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara ataupun masyarakat Karimun yang menjadi korban perusahaan investasi ilegal,” ucap Rafiq. (ian)