Bupati berpose bersama bawahannya usai menerima APE di Sekretariat Negara RI, Rabu (19/12/2019).
Bupati berpose bersama bawahannya usai menerima APE di Sekretariat Negara RI, Rabu (19/12/2019).

Karimun, Lendoot.com – Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kabupaten Karimun di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018), bukan membanggakan justeru dituding telah memalukan daerah. Pasalnya, daerah ini jauh dari kenyataan yang sesungguhnya.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani kepada media ini, Kamis (20/12/2018).

“Di satu sisi kami senang daerah kita dapat penghargaan, tapi di satu sisi banyak hal yang harus sama-sama kita benahi. Agar apa yang kita raih dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai memalukan bupati itu sendiri,” ujarnya.

APE merupakan penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Sementara, kata Nyimas, daerah belum layak mendapatkannya. Nyimas menambahkan, pertimbangan itu di antaranya; di daerah ini pihak yang berurusan dengan APE justeru tidak diperhatikan sebagaimana mestinya.

“Seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlingan Perempuan dan Anak) di sini saja tidak ada gedungnya. Malah kabarnya, karena tak ada dana operasional sekarang pengurusnya ingin berhenti semua,” terangnya.

Shelter, tambahnya, sebagai tempat perlindungan bagi korban kekerasan seperti KDRT atau kekerasan pada anak, tidak ada sama sekali di Kabupaten Karimun ini.  “Sementara kasusnya semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu saja kasus perempuan 23 kasus dan kasus anak mencapai 84 kasus,” tambahnya.

Lebih mirisnya lagi, program kegiatan di SKPD terkait hanya sebatas seremonial belaka. “Tanpa menyentuh langsung pada penanganan korban,” tegasnya lagi.

Penghargaan APE tersebut juga bukan ukuran suksesnya kinerja SKPD terkait, sebab katanya, di lapangan kenyataannya jauh panggang daripada api.

“Dinas terkait seharusnya malu mendapat penghargaan ini. Sebab tolok ukurnya tidak jelas. PR kita untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak. Euforia penghargaan ini tidak menyelesaikan masalah tapi menambah beban tanggungjawab kita untuk membuktikannya. Jika tidak, penghargaan itu hanya lips service belaka,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setdakab Karimun Didi Irawan dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan PPPA Karimun Khaeroni yang dikonfirmasi melalui pesan singkat, belum dapat memberikan jawabannya.

“Sebentar ya.Saya masih ada rapat di Disinfokom di Kota Tangerang,” jawabnya singkat. (muhdsarih)