Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua PN Karimun, Joko Dwi Atmoko. (riandI)

Karimun, Lendoot.com – Keberadaan barang bukti rokok ilegal hasil tegahan Patroli Kanwil Bea dan Cukai Kepri yang disimpan di Gudang Kejaksaan Negeri Karimun jadi tanda tanya.

Pasalnya, barang bukti berupa rokok ilegal yakni merek Up Next Revolution 8 karton (153.600 batang); merek 99 sebanyak 25 karton (400.000 batang); merek Bless Bold 90 karton (900.000 batang) tidak ada di gudang tersebut saat dilakukan pengecekan oleh majelis hakim.

Fakta persidangan menyebutkan, terhadap rokok ilegal yang diamankan dari kapal KM Tanpa Nama itu, kejaksaan tidak bisa menunjukan keberadaan barang bukti yang semestinya masih berada di Gudang penyimpanan kantor Kejari Karimun.

Saat sidang, JPU mengatakan tidak dapat menunjukan barang bukti tersebut dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk melakukan kroscek ke Gudang penyimpanan barang bukti di Kejari Karimun, Kamis (20/2/2020) siang, namun tidak ditemukan barang bukti dimaksud dalam perkara ini.

“Majelis musyawarah karena belum yakin ada rokoknya atau tidak, kita ke sana untuk melihat di Gudang penyimpanan, dan petugas barang bukti dari kejaksaan tidak bisa memperlihatkan barang bukti tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim, Joko Dwi Atmoko usai sidang.

Diketahui, dalam tuntutan jaksa sebelumnya, seluruh barang bukti rokok itu tercatat dalam muatan dari KM Tanpa Nama yang telah diamankan petugas bea dan cukai pada 20 Juni 2019 lalu.

Joko mengatakan, terkait barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dihadirkan, maka majelis tidak dapat mempertimbangkan pembuktian dalam perkara ini.

“Dalam tuntutan jaksa disebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah muatan dari Kapal yang dijadikan barang bukti tadi. Bahkan, sampel nya pun tidak pernah ditunjukan di sidang. Majelis musyawarah bahwa barang bukti dimaksud tidak bisa dipertimbangkan dalam perkara ini,” ujarnya.

Perkara ini telah masuk dalam tahap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karimun. Sidang tersebut digelar Kamis (20/2), yang dipimpin hakim ketua Joko Dwi Atmoko dan dua hakim anggota yakni Yudi Rozadinata serta Antoni Trivolta. (rnd)