Karimun, Lendoot.com – Dinas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun menggelar kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Layak Anak yang dilaksanakan di Aula pertemuan Kantor Camat Tebing, Senin (29/10/2018).

Kegiatan tersebut bertujuan supaya penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dan peningkatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Karimun dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang Nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak Kabupaten Karimun Hairita menyampaikan, berdasarkan Pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral.

Oleh karena itu orang tua harus mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan.

“Mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Tempat tinggal padat dan tumpang tindih di kota menjadikan anak merasa terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di Kota, sehingga dampaknya adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat dikurangi apabila orang tua peduli terhadap keluarganya.

Mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sanitasi buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi seperti ini berdampak serius terhadap pertumbuhan anak, karena mereka muda terjangkit penyakit.

“Mempunyai hak untuk bermain ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan,” katanya.

Hairita menambahkan, untuk mewujudkan KLA bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, ada semacam suatu pra-syarat untuk mencapainya.

“Untuk mewujudkan KLA harus adanyaan dan komitmen pimpinan daerah dalam membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono mengatakan, melihat perkembangan kasus hukum yang ditangani di Polsek Tebing, sudah meneima empat kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak Januari hingga Oktober 2018 ini.

“Dengan ini saya berharap dan mengajak seluruh masyarakat khsusnya Kecamatan Tebing baik Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat untuk dapat melaporkan jika ada indikasi disekitar agar cepat di atasi sedini mungkin sebelum si anak jauh depresi,” kata Budi.

Budi menambahkan, untuk fasilitas tempat bermain anak, tempat ibadah, Polsek Tebing telah memilikinya yang mana diperbolehkan untuk anak.

“Kalau fasilitas tempat bermain anak kita sudah punya, tempat ibadah juga sudah punya, mungkin ke depan kami akan buat ruang asi khusus dan taman baca pojok khsus untuk mendukung KLA ini,” tambahnya. (Riandi)