Plt KSOP Kelas II Tanjungbalai Karimun, Mappeati.
Plt KSOP Kelas II Tanjungbalai Karimun, Mappeati.

Karimun, Lendoot.com – Kantor Syahbandandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungbalai Karimun diduga telah mengangkangi putusan Pengadilan Niaga Medan.

Pasalnya, Penaga Timur (M) SDN BHD perusahaan pelayaran asal Malaysia yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun salah satu kapal perusahaan tersebut yakni, MV Trans Nusantara tetap dapat berlayar pada Senin 14 Januari 2019 dengan persetujuan Plt KSOP Karimun, Mappeati.

Atas kejadian ini, Seventh Roni Sianturi, SH selaku Kurator yang diangkat Pengadilan merasa kecewa dengan sikap Plt KSOP, Mappeati karena tanpa dasar  yang kuat telah menyetujui MV. Trans Nusantara untuk berlayar di atas jalur pelayaran Pelabuhan Kukup Malaysia pada Senin kemarin.

“Kami tim kurator sudah menyampaikan putusan dan penetapan kepada Mappeati, di mana sangat jelas seluruh kegiatan Penaga yang sudah pailit sampai dengan jalur pelayaran berada di bawah pengawasan kami selaku kurator,” kata Seventh Roni Sianturi.

Dirinya juga menyebut bahwa, pihaknya sudah mendapatkan Surat Resmi tertanggal 11 Desember 2018 dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan di mana Dirjen memerintahkan KSOP Karimun untuk tunduk dan taat terhadap Pengadilan.

“Jadi masa hanya dengan alasan mendapat banyak tekanan Mappeati memberikan izin kepada Kapal Baru, anehnya ijin tersebut diberikan saat beliau sudah dilantik dan dimutasikan menjabat ke daerah lain. Kami menduga terdapat indikasi-indikasi yang bermuara ke tindak Pidana oleh karennya kami akan kembali berkoordinasi ke Dirjen Perhubungan Laut dan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat diselidiki,” kata Roni.

Sementara itu, kuasa hukum PT WAS-UML asal Indonesia, Edwar Kelvin juga merasa kecewa atas perbuatan Mappeati selaku Plt KSOP Karimun, pasalnya sebelum MV Trans Nusantara diizinkan untuk berlayar, pihak KSOP mengundang PT WAS pada Rabu (9/1/2019) untuk membahas permasalahan tersebut.

“Rabu yang lalu saya hadir rapat di KSOP membahas permasalahan ini, sangat jelas hasil Kesimpulannya adalah semua pihak menghormati putusan dan tindakan-tindakan kurator.  Mappeati sendiri menjelaskan tidak akan menjalankan MV Trans Nusantara sampai ada keputusan dari Dirjen Perhubungan Laut,” ucap Edwar.

“Tapi ini kok tiba-tiba dijalankan, ini akalnya di mana, apa kepentingannya itu, kita ini sudah capek cari keadilan dan dapat putusan yang berkekuatan hukum, masak dikangkangi begitu tanpa dasar, pecat aja orang ini harusnya menteri tahu perilaku Mappeati ini,” katanya lagi.

Terpisah, kepala bidang angkutan penumpang DPC INSA Karimun Yudha, juga terheran-heran akibat perilaku Mappeati tersebut.

“Baru kali ini ada KSOP yang ngotot untuk memberikan izin kepada perusahaan baru yang mengajukan permohonan, padahal INSA sendiri telah memberi masukan untuk dapat menunda sementara sampai permasalahan hukum selesai,” ujarnya.

Dari informasi yang beredar di lapangan, surat izin berlayar MV Trans Nusantara langsung diambil alih oleh Mappeati tanpa melalui persetujuan Kasigamat sebagaimana mestinya menurut aturan Kesyahbandaran.

Diberitakan sebelumnya, Perusahaan asal Malaysia, Penaga Timur (M) SDN BHD dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Medan setelah gagal membayar utang kepada kreditur.

Buntut dari putusan pailit tersebut, maka seluruh harta kekayaan Penaga Timur (M) SDN BHD langsung berada di bawah Pengurusan Kurator yang di angkat oleh Pengadilan.

Pengadilan juga memutuskan terhadap seluruh kegiatan Penaga Timur (M) SDN BHD harus dihentikan termasuk dengan jalur pelayaran antara Pelabuhan Karimun menuju Pelabuhan Kukup secara hukum telah berada di bawah Pengawasan Kurator.

Sementara itu Mappeati yang coba dikonfirmasi Lendoot.com untuk tanggapannya atas pemberitaan ini, hingga sore ini ponselnya tidak aktif. (parulian turnip)