Ilustrasi debt collector menagih utang kreditor. (ilustrasi by bakulkangkung.com)
Ilustrasi debt collector menagih utang kreditor. (ilustrasi by bakulkangkung.com)

Penulis: Muhammad Dafis SH, Praktisi Hukum di Karimun

 

Apakah Anda sedang dalam masa kredit kendaraan bermotor? Lalu dalam masa kredit itu Anda mengalami:

  1. Masa sulit sehingga belum mampu membayar angsuran?
  2. Anda tidak dapat membayar angsuran kredit saat ini karena ada kejadian di kehidupan Anda (misalnya ada keluarga yang sakit, atau hal-hal lain yang mendesak) sehingga Anda gagal bayar kredit?

Jika demikian kondisinya, Anda perlu mengetahui tentang beberapa fakta berikut ini;

Nah, ini yang penting  Anda ketahui tentang Fidusia;

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FIdusia selanjutnya disebut “UU Fidusia” menyebutkan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia menyebutkan:

Jaminan FIdusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan…. yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor / leasing) terhadap kreditor lainnya”.

Sejatinya, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (accesoir) yang terpisah dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Yang mana Perjanjian ikutan tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Kemudian Pihak Kreditor / leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pokok.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.  Yang artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Konsekuensi dari adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, Apabila debitor cidera janji (ingkar janji) Maka Penerima Fidusia (kreditor / leasing) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Lantas, Apakah boleh Penjualan terhadap Jaminan Fidusia dilakukan dibawah tangan (tanpa melalui pelelangan umum) ? Jawabannya, boleh asalkan ada Kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perlu diketahui, bahwa dalam hal nilai eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka Penerima Fidusia (kreditor / leasing) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia (debitor), Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Bagaimana konsekuensinya apabila pihak Leasing tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia?

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan FIdusia Bagi Perusahaan Pembayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut “PMK 130”, menyebutkan:

“Perusahaan Pembiayaan (Leasing, dll) dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan (leasing, dll)”.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda! (*)