Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko. Foto : Dok Lendoot.com

Karimun, lendoot.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengawasan selama tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilkada 2020.

Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko mengatakan, ada sejumlah temuan- temuan Bawaslu Karimun terkait persoalan ketidaksesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang harus diperbaiki, perihal itu pihaknya segera akan menindaklanjuti.

“Jumat kemarin telah kita terima rekomendasi dari Bawaslu. Sekarang sedang kita inventarisir dan akan segera ditindaklanjuti,” kata Eko, Senin (17/8/2020).

Eko mengatakan, sejumlah temuan itu dipastikan tidak menganggu jalannya tahapan Pilkada Karimun 2020. Menurutnya, pihaknya akan pastikan hak pilih masyarakat yang belum tercoklit tidak hilang dan akan terdata dalam DPT.

“Tujuan Coklit itu sendiri untuk pastikan data pemilih Pilkada 2020 valid. Sehingga apabila mungkin dalam tahapan Coklit kemarin belum terdata, kita tetap akan lakukan verifikasi lagi, ini kan hak konstitusi masyarakat yang harus kita lindungi,” katanya.

Lanjut Eko, seperti halnya terdapat masyarakat yang belum tercoklit pada masa Pencocokan dan Penelitian kemarin. Masyarakat itu masih bisa dimasukkan atau diusulkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Proses ini masih panjang, apabila terlewat diproses Coklit masih bisa diusulkan di DPS dan DPT. Banyak langkah- langkah lainnya yang harus dijalani,” katanya.

Hasil pengawasan pelaksanaan Coklit dari 15 Juli hingga 13 Agustus Bawaslu Karimun menemukan sejumlah permasalahan dilakukan PPDP di lapangan adapun permasalahan itu antara lain yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan, pemilih memenuhi syarat namun tidak di-Coklit, Coklit tidak merujuk pada e-KTP dan KK, tidak memenuhi syarat namun di-Coklit, pemilih pemula dan disabilitas yang memenuhi syarat namun tidak di-Coklit, termasuk PPDP yang mendelegasikan tugasnya kepada orang lain.

“Kita minta mereka (KPU) perbaiki kembali, bahkan ada beberapa data yang harus di coklit ulang. Kita masih menunggu balasan dari KPU Karimun terhadap rekomendasi kita atas pelanggaran- pelanggaran itu,” kata Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat dalam rilisnya, Sabtu (15/8/2020) kemarin.

Dayat mengatakan bahwa pihaknya intens melakukan upaya pencegahan sebelumnya dengan mengirimkan surat himbauan sebanyak 9 kali selama masa Coklit berlangsung, rapat bersama stakeholder mulai dari KPU Karimun, Dukcapil, Kesbangpol hingga Tapem Kabupaten Karimun.

“Bawaslu Karimun juga mendorong agar KPU Karimun untuk dapat memastikan data Pemilih pada Pilkada 2020 telah sesuai dengan prinsip akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan,” katanya. (rk)