KPU Karimun saat melakukan Presentasi Sosialisasi KPU Karimun pada Pemilu Serentak 2019 mendatang
KPU Karimun saat melakukan Presentasi Sosialisasi KPU Karimun pada Pemilu Serentak 2019 mendatang (Ist)

Karimun, Lendoot.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun mulai melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan 2019 nanti.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) turut menjadi narasumber yang dihadiri Camat se-Karimun, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jurnalis Karimun (JK), Ikatan Wartawan Online (IWO) Karimun dan pihak terkait lainnya.

Ketua KPU Karimun, Ahmad Sulton, mengatakan Pemilihan Umum serentak 2019 nanti mengalami perubahan termaksud diselenggarakannya Pemilihan Presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif.

“Pada Pemilu 2019 nanti, KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilihan DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Pemilihan Presiden juga akan dilaksanakan serentak. Maka dari itu Kotak Suara tidak lagi 4 (empat), namun bertambah 1 (satu) menjadi 5 (lima) kotak,” kata Sulton.

KPU melalui program Gerakan Sadar Pemilu diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemiluan. Ia berharap dengan poin-poin dalam gerakan sadar Pemilu itu tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi dengan target Golongan Putih (Golput) atau tidak memilih akan turun.

“Masyarakat Karimun diharapkan sebelum Pemilu serentak 2017 nanti mengetahui poin-poin dalam Gerakan Sadar Pemilu, yakni Pemilih wajib memiliki KTP Elektronik dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu Pemilih wajib menelusuri profil rekam jejak Calon dan menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Selain itu, pemilih harus mengenali jenis surat suara dan tata cara memilih yang benar dan yang terpenting masyarakat harus mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Tempat Pemilihan Suara-red) masing-masing.

Sementara itu, Mohammad Fadli SH, Anggota Bawaslu Karimun menyebut pihaknya akan mengawasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Fadli menegaskan, selain peran aktif masyarakat, Bawaslu melalui undang-undang memliki hak pengawasan sejak tahapan dimulai. (ian)