Karimun, Lendoot.com – Komisi I DPRD Karimun menegaskan agar tiga perusahaan pengolahan buah kelapa di Pulau Kundur mengikuti aturan yang berlaku. Ketiga perusahaan tersebut adalah, PT Sarikotama Indonesia, PT Stragrower dan PT Sadewa Coci Indoma.

Sekretaris Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra mengatakan banyak perizinan yang tidak dimiliki oleh ketiga perusahaan tersebut. Di antaranya adalah izin Amdal, Izin Usaha Industri (IUI), UPL, UKL, izin ekspor serta beberapa izin lainnya. Selain itu ketiga perusahaan juga tidak melengkapi hak karyawan seperti BPJS, cuti dan upah yang sesuai dengan UMK.

“Karena berdasarkan hearing yang dilakukan beberapa waktu lalu,┬áDPRD Karimun menemukan jika┬áke tiga perusahaan tersebut tidak melengkapi izin-izin yang sesuai dengan perundangan yang berlaku,” kata Sekertaris Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra saat konfrensi pers, Jumat (28/4/2017).

Sulfanow Putra menyebut, izin yang tidak dimiliki ketiganya berbeda-beda. Bahkan ada satu perusahaan yang SITU dan SIUP yang sudah mati. Anggota DPRD dari fraksi PDIP itu sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan para pengusaha tersebut.

“Pernah kita meminta waktu hearing dengan komisi III dan pihak perusahaan tidak menunjukan izin mereka,” ucapnya.

Anggota DPRD dari fraksi PDIP itu amat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut. Dengan tidak lengkapnya izin maka perusahaan beraktivitas secara ilegal. Sementara setiap perusahaan memiliki nilai investasi ratusan juta rupiah.

“Dalam sehari di sana nilai perputaran uang di ratusan juta rupiah. Dalam satu bulan miliaran rupiah. Jadi jika izin saja tidak ada otomatis tidak ada yang masuk ke PAD. Sedangkan perusahan itu sudah lama berdiri. Perusahaan kerupuk saja ada izinnya,” ucap Putra.

Sulfanow Putra menegaskan, pihak perusahaan jangan sampai tidak mengindahkan peraturan dan berdalih bisa berhentinya ratusan karyawan. Karena dengan melengkapi izin maka kesejahteraan karyawan juga akan tercapai.

“Kita tekankan kepada perusahaan jangan berkedok berada di belakang karyawan. Tapi izin yang memang sesuai dengan aturan ditinggalkan. Dan, tujuan kami sama sekali tidak bermaksud menelantarkan para karyawan, justru kita ingin membela hak-hak mereka” ujarnya. (ian)