Anwar Abu Bakar (istimewa))

Karimun, Lendoot.com – Adanya wacana penghapusan UPTD dinilai kurang tepat mengingat UPTD merupakan perpanjangan tangan dinas dalam memberikan pelayanan menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa.

Ketua Komisi 1 DPRD Karimun Anwar Abubakar kepada wartawan, belum lama ini. Anwar menyayangkan terbitnya Permendagri tentang penghapusan UPTD meski nantinya diganti dengan koordinasi pendidikan wilayah kecamatan.

“Keberadaan UPTD sangat dibutuhkan mengingat Karimun merupakan daerah kepulauan. Sebut saja Kecamatan Belat, Ungar, Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat dan Buru, semuanya berada di pulau,” kata politikus Partai Amanat Nasional tersebut.

Anwar berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk rapat dengar pendapat mempertanyakan soal penghapusan UPTD di tingkat kecamatan.

“Kita juga ingin tahu fungsi koordinator pendidikan wilayah kecamatan yang nantinya menggantikan UPTD. Kita berharap pergantian ini tidak mengurangi upaya kita untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat di pulau-pulau,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi pendidikan Raja Zuriantiaz mengatakan, kebijakan penghapusan UPTD sebenarnya sudah lama, dan secara terperinci juga sudah diatur dalam PP No 18 tahun 2016.

“Dalam PP 18 dijabarkan soal organisasi perangkat daerah, dan dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa UPTD Pendidikan tidak lagi diakomodir,” katanya.

Menurut Zuriantiaz, pemerintah daerah harus memperkuat organisasi perangkat daerah yang mengacu pada Permendagri maupun PP 18, sehingga pelayanan pendidikan di kecamatan dapat dilakukan secara maksimal. (*/ant)