Ketua DPRD Karimun, HM Asyura. (dok lendoot)
Ketua DPRD Karimun, HM Asyura. (dok lendoot)

Karimun – Penyaluran dana aspirasi untuk proyek penimbunan jalan menuju lahan kosong, samping sekolah swasta di Jalan Poros Kecamatan Meral, dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan, pengerjaan proyek tersebut sarat kepentingan pribadi dan dituding menyalahi aturan.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun Muhammad Asyura mengatakan, dana aspirasi sepatutnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan politisi itu sendiri.

Dan, katanya lagi, dalam penggunaannya, dana aspirasi juga harus sesuai hasil reses dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

“Hasil reses dan musrenbang akan terlihat apa saja dibutuhkan masyarakat. Termasuk juga jangan tumpang tindih dengan proyek lain, misalnya dengan APBD atau APBN atau dana dari provinsi,” ujar Asyura seperti dikutip dari Sindobatam.com, Selaa (4/4/2017).

Jika ada kepentingan pribadi, kata dia, hal tersebut sudah menyalahi wewenang dan merupakan tindakan penyalahgunaan anggaran. Terkait penimbunan menggunakan dana aspirasi seorang Anggota DPRD Karimun, kata Asyura, proyek itu dinilainya menyalahi aturan karena tidak tepat sasaran.

“Harusnya dipilah-pilah, apakah benar untuk hajat hidup orang banyak. Kalau untuk pribadi keluarkan dana pribadi bukan dana dari aspirasi untuk rakyat. Saya melihat ini tidak tepat sasaran. Yang jelas kita tidak dibenarkan menyalahgunakan dana aspirasi,” katanya.

Anggaran yang untuk kepentingan orang banyak, tambahnya, masih banyak yang tidak tercover APBD. Seperti misalnya, jalan yang rusak dan berlubang.

“Ketika dana aspirasi digunakan untuk menimbun jalan menuju lahan kosong, itu tidak tepat. Sebab itu tidak begitu prioritas, di sisi lain beberapa ruas jalan rusak parah dan perlu perhatian serius untuk diperbaiki,” pungkasnya. (*)